.webp)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan kampanye untuk salah satu pasangan capres-cawapres yang berkompetisi dalam Pilpres. Sahroni menilai pernyataan Jokowi tersebut sebagai sikap jujur.
"Saya mengapresiasi kejujuran presiden dalam mengungkapkan hal ini, di mana presiden dan para menteri, boleh berpihak dalam perhelatan Pemilu 2024 ini. Sudah clear berarti ya," kata Sahroni dilansir detikNews, Rabu (24/1/2024).
Menurutnya selama ini publik bingung dengan sikap presiden dan para menteri, yang sempat mengatakan netral namun menunjukkan keberpihakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Baguslah, karena selama ini publik telah dibuat bingung oleh sikap presiden dan para menteri. Di satu sisi presiden mengatakan akan netral, nggak cawe-cawe, namun di sisi yang lain kita bisa dipungkiri, beliau memperlihatkan kecenderungan keberpihakan," sambungnya.
Atas pernyataan Jokowi tersebut, kata Sahroni, publik tidak lagi bingung jika ada pejabat negara yang berkampanye. Meskipun, kata Bendum Partai NasDem tersebut, hal itu tidak terlepas dari etis atau tidaknya sikap tersebut. Ia meminta masyarakat menilai sendiri.
"Sekali lagi ketegasan presiden ini bagus, karena kalau sudah seperti ini kan semuanya jadi jelas, masyarakat tidak bingung lagi. Tapi soal benar atau salahnya, etis atau tidaknya, saya nggak mau membahas. Silakan saja rakyat yang menentukan sikap. Yang pasti memang jangan sampai ada pejabat ngomongnya A, tapi bertindak Z. Makanya dengan adanya ketegasan ini, sudah bagus," ungkapnya.
Sahroni juga setuju dengan pernyataan Jokowi yang menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara.
"Saya juga sepakat fasilitas negara tidak boleh dipakai oleh pejabat negara untuk berkampanye. Walaupun dalam praktiknya, ketika bergerak, agak sulit juga kalau (presiden) tidak memakai fasilitas negara. Karena beliau kan presiden, sudah pasti ada fasilitas negara yang menempel pada beliau," tuturnya.
"Tapi ya sudah. Negara ini perlu keterbukaan dan transparansi, jadi kita lihat saja," imbuh dia.
(nkm/nkm)
