.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan presiden hingga menteri boleh memihak dan berkampanye mendapat respons dari Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). Pernyataan Jokowi itu dinilai sebagai bentuk kepanikan.
"Panik! itu tanda kepanikan. Kami pasangan AMIN berpihak dan berkolaborasi dengan rakyat saja, ayo kita bersama sama pukul kentongan untuk membangun kesadaran menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan pemilu dari kecurangan," kata Asisten Coach Timnas AMIN, Jazilul Fawaid, kepada wartawan, dilansir detikNews, Rabu (24/1/2024).
Tak hanya itu, Jazilul menilai keberpihakan demi melanggengkan kekuasaan kini semakin terlihat. Sehingga Jazilul mengatakan pasangan AMIN akan membawa semangat kembalinya reformasi dan anti KKN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hemat saya, kita gerakkan perubahan Indonesia adil makmur untuk semua. Sebab makin tampak kekuasaan yang berpihak untuk melanggengkan kekuasaannya," ujarnya.
"Kita hidupkan kembali semangat reformasi, semangat anti KKN yang melahirkan kesenjangan dan ketidakadilan. Jangan lupakan sejarah," lanjutnya.
Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye-Memihak |
Jazilul pun memahami memang tidak ada larangan bagi presiden dan menteri untuk berpihak. Namun, menurut Waketum PKB itu, sebagai pemangku jabatan di pemerintahan harus tetap mematuhi sumpah jabatan dan bertindak seadil-adilnya.
"Tidak ada larangan. Silahkan berpihak, namun jaga etika dan patuhi sumpah jabatan untuk bertindak seadil-adilnya," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan hal itu usai menyaksikan penyerahan pesawat C-130J A-1344 Super Hercules, Helikopter AS-550 Fennec, dan Helikopter AS-565 Panther dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke TNI AU di Pangkalan TNI AU Halim, Rabu (24/1/2024).
Jokowi bicara presiden boleh kampanye dan memihak saat ditanya soal menteri yang menjadi bagian dari timses paslon capres-cawapres. Jokowi mengatakan hal itu merupakan hak politik masing-masing.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh," jawab Jokowi.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa begini nggak boleh, berpolitik boleh, menteri juga boleh," tambahnya.
(mjy/mjy)
