Respons Anies soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak

Regional

Respons Anies soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak

Tim detikJogja - detikSumut
Rabu, 24 Jan 2024 16:30 WIB
Momen Anies Baswedan jalan kaki menuju Kompleks Kepatihan menemui Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X,Β RabuΒ (24/1).
Anies Baswedan. (Foto: Adji G Rinepta/detikJogja).
Jakarta -

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan ikut merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa presiden boleh kampanye dan berpihak. Anies menyebut masyarakat bisa menilai terkait pernyataan Jokowi tersebut.

"Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar menimbang pandangan tersebut karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies ditemui awak media usai sowan ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Rabu (24/1/2024), melansir detikJogja.

Anies kemudian mengungkapkan hal ini bukan perkara setuju atau tidak setuju. Dia menyebut, Indonesia merupakan negara hukum yang tentu memiliki aturan hukum. Termasuk dalam pemerintahan yang pasti juga memiliki aturan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua yang menjalankan kewenangan merujuk pada aturan hukum bukan, merujuk pada selera, bukan merujuk pada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya mungkin menempel pada kelompoknya," jelasnya.

"Bernegara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan pada aturan hukum. Aturan hukumnya bagaimana," ujar Anies menambahkan.

ADVERTISEMENT

Terkait pernyataan Jokowi tersebut, Anies menyerahkan kepada pakar hukum untuk menilai agar opini-opini subjektif tidak terus bermunculan. Anies menyebut pakar hukum bisa menilai dengan dasar aturan hukum yang berlaku.

"Negara ini negara hukum, pakai aturan hukum, kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh ya berarti ya tidak boleh. Kalau aturan hukumnya bilang boleh ya berarti boleh. Kita lihat aturan hukumnya," ungkapnya.

"Jangan sampai jadi negara kekuasaan di mana hukum diatur oleh penguasa. Kita ingin penguasa diatur oleh hukum," imbuh Anies.

Anies juga menegaskan tidak akan gentar jika memang Jokowi berpihak pada salah satu paslon kompetitornya. Anies mengaku siap menghadapi persoalan tersebut.

"Kita siap hadapi saja. Itu bagian dari konsekuensi. Tapi kami percaya kok selalu ada hikmahnya," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Kami sering ngalami dilarang di sini, di sini, dilarang di sini akhirnya kami dapat tempat yang tidak diduga sebelumnya. Eh malah digratiskan. Berarti itu seperti bagaimana kita itu mau digratiskan tapi jalannya seperti itu. Nah itu sering kami alami di sini dilarang di sana dilarang," pungkasnya.

Baca selengkapnya di halaman berikut...

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye dan boleh memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakilnya di Pilpres 2024. Pernyataan ini diungkapkan Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi.

Hanya saja, menurut Jokowi, kampanye ini tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jokowi juga sempat menyinggung soal menteri yang dibolehkan berkampanye.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," tambahnya.

Halaman 2 dari 2


Simak Video "Video Anies: Bertahun-Tahun Presiden RI Absen di Forum PBB, Selalu Menlu"
[Gambas:Video 20detik]
(dhm/dhm)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads