Projo Sebut Jokowi Sudah Beri Kode Keras Dukung Prabowo-Gibran

Projo Sebut Jokowi Sudah Beri Kode Keras Dukung Prabowo-Gibran

Tim detikNews - detikSumut
Rabu, 24 Jan 2024 14:00 WIB
Menkominfo Budi Arie Setiadi
Foto: Menkominfo Budi Arie Setiadi (Agus Tri Haryanto/detikINET)
Jakarta -

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi turut menyetujui pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak. Menurut Budi, semua presiden di seluruh dunia boleh berkampanye selama mengikuti aturan.

"Memang semua orang berhak untuk memilih dan dipilih di era demokrasi. Di seluruh dunia presiden diizinkan kampanye. Apalagi jika dia mewakili partai selama mengikuti aturan yang berlaku. Tidak boleh melanggar dengan menggunakan fasilitas negara," kata Budi Arie dalam keterangan tertulisnya, dilansir detikNews, Rabu (24/1/2024).

tak hanya itu, Budi Arie mengatakan Jokowi sudah secara terang-terangan mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Bahkan Budi menyebut sudah berulang kali pula Jokowi memberikan kode keras.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Jokowi sudah terang terangan memberikan dukungan ke paslon nomor dua. Pecinta Jokowi harusnya sudah tahu mendukung siapa. Berkali-kali Pak Jokowi memberikan kode keras," jelasnya.

Budi Arie juga mengatakan berdasarkan pernyataan itu semakin jelas kalau Jokowi bukan petugas partai. Dia menilai Jokowi merupakan presiden di hati rakyat.

ADVERTISEMENT

"Pernyataan pernyataan Pak Jokowi makin jelas bahwa Pak Jokowi adalah presiden rakyat, bukan petugas partai. Pak Jokowi di hati rakyat," imbuh dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye. Tak hanya itu, kata Jokowi, presiden juga boleh memihak.

"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, dilansir detikNews, Rabu (24/1/2024).

Hanya saja, kata Jokowi, yang penting saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Presiden boleh berkampanye karena merupakan pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.

"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.




(mjy/mjy)


Hide Ads