Satu video yang menunjukkan ketua dari tujuh fraksi di DPRD Solok menduga adanya intervensi ke ASN menjelang Pemilu 2024. Para ASN disebut diintervensi untuk kepentingan satu partai politik.
Ketua fraksi yang menyatakan sikap itu dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PDIP, NasDem, dan PKS. Mereka menamakan dirinya Koalisi Fraksi Solok Pro Keadilan DPRD Kabupaten Solok.
"Menolak segala bentuk intervensi oleh satu atau sekelompok orang terhadap aparatur sipil negara, perangkat pemerintahan nagari, kelompok-kelompok penerima bantuan APBD, untuk kepentingan memenangkan partai politik tertentu dalam pemilu legislatif 2024," bunyi tuntutan para ketua fraksi seperti dikutip dari rekaman video itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz, yang mewakili Koalisi Fraksi Solok Pro Keadilan membernarkan video tersebut. Video tersebut menurutnya sengaja mereka buat atas temuan intervensi yang dilakukan sekelompok kader satu partai politik terhadap ASN dan perangkat nagari di Solok selama tiga bulan ini.
Terkait partai politik yang dia maksud, Hafiz tidak menyebut partai tersebut. Namun menurutnya sampai saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya untuk melaporkan partai tersebut.
"Ini memang ada dugaan, indikasi juga sudah dirasakan di lapangkan. Mereka melakukan mobilisasi terhadap ASN, perangkat nagari, dan guru-guru untuk berkampanye dan menyebarkan balihonya di Solok. Saat ini kami belum mau menyebutkan partainya," katanya pada detikSumut, Minggu (17/12/2023).
Dia mengaku mendapatkan laporan soal ASN dan perangkat nagari yang melakukan kampanye itu karena berada dalam tekanan dan ancaman. Dampak dari tekanan dan ancamanan itu menurutnya demokrasi di Solok saat dalam keadaan tidak sehat.
"Ini terjadi hampir seluruh nagari di Solok. Karena mereka melakukan ini sudah terstruktur. Dampaknya intervensi juga dirasakan oleh tujuh partai politik yang menyatakan sikap ini, saat akan berkampanye," tutupnya.
(afb/afb)