.webp)
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi temui Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) Filippo Grandi. Menlu Retno dalam pertemuan itu membahas soal tantangan Indonesia yang kedatangan pengungsi Rohingya secara terus-menerus.
Pertemuan itu berlangsung pada Senin (11/12/2023). Retno juga membahas soal dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia.
"Kemarin 11 Desember, saya juga melakukan pertemuan dengan Filippo Grandi, Komisioner Tinggi untuk Pengungsi (UNHCR), membahas isu pengungsi Rohingya yang masuk wilayah Indonesia. Kita bahas tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dengan kedatangan bertubi-tubi pengungsi Rohingya di Indonesia," kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pembicaraan yang berlangsung terbuka itu, Retno langsung menyampaikan soal dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya ke Indonesia. UNHCR pun berjanji akan berusaha secara maksimal.
"Dan saya sampaikan, terdapat dugaan kuat masalah penyelundupan dan perdagangan manusia. Di dalam pembicaraan empat mata yang dilakukan dengan sangat terbuka tersebut dengan Komisioner Tinggi UNHCR, beliau sangat memahami tantangan yang dihadapi Indonesia," katanya.
"UNHCR akan berusaha semaksimal mungkin membantu untuk menyelesaikan masalah ini, antara lain dengan memberikan bantuan untuk mendukung kehidupan para pengungsi tersebut," lanjutnya.
Retno juga menyampaikan kepada UNHCR agar negara pihak Konvensi Pengungsi mau menerima proses pemindahan penduduk. Sehingga bebannya tak bergeser ke negara lain seperti Indonesia.
"Saya juga menyampaikan kepada UNHCR di dalam pertemuan tersebut untuk terus mendesak kepada negara pihak Konvensi Pengungsi untuk segera mulai menerima resettlement sehingga beban tidak bergeser ke negara lain seperti Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya, gelombang pengungsi Rohingya terus-menerus datang ke Indonesia. Sebagian besar tiba di Aceh.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendapat laporan soal ini mengatakan ada dugaan kuat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait pengungsi Rohingya ini.
"Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/12/2023).
(mjy/mjy)
