.webp)
Banjir bandang dan longsor yang melanda Desa Simangulampe, Humbang Hasundutan (Humbahas) disebut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Namun selain curah hujan, alih fungsi lahan dan penebangan pohon dinilai menjadi penyebab bencana tersebut.
"Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, kondisi perbukitan kawasan Danau Toba yang beralih fungsi dari hutan menjadi pertanian termasuk maraknya penebangan kayu serta rusaknya perbukitan menjadi penyebab utama terjadinya banjir bandang," kata Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Gusmiyadi, Kamis (7/12/2023)
Politisi Gerindra itu menjelaskan kawasan hutan lindung di Sumut banyak yang telah hancur dan menyisakan lahan kritis seluas 205 ribu hektare. Lahan kritis di Humbahas sendiri disebutnya mencapai 4,3 ribu hektare.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Gusmiyadi. (Dok Pribadi) Foto: Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Gusmiyadi. (Dok Pribadi) |
"Kerusakan perbukitan kawasan Danau Toba dan hutan lindung ini merupakan kejahatan yang luar biasa dan kerusakan hutan lindung ini sudah sangat keterlaluan. di Kabupaten Humbang Hasundutan saja 4.300 hektare lahan kritis secara nyata tersaji di depan mata," jelasnya.
Pemerintah dan perusahaan swasta dinilai harus bertanggungjawab atas kerusakan lahan tersebut. Hal itu sesuai dengan kajian pihaknya.
"Kami telah melakukan kajian-kajian terkait dengan hal ini. Kami juga sudah memotret siapa saja yang harusnya bertanggungjawab soal ini. Saya harus tegas menyampaikan, selain Pemerintah, pihak swasta juga harus bertanggungjawab soal ini," ucapnya.
DPRD Sumut, katanya, juga bakal memanggil Pemprov Sumut hingga pihak swasta terkait lahan tersebut. Hal itu untuk mendalami soal proses izin pemanfaatan hutan.
"Dalam waktu dekat, DPRD Provinsi Sumatera Utara akan berusaha menjadwalkan pemanggilan semua pihak termasuk pemerintah provinsi, pemerintah daerah serta pihak swasta dan instansi yang memberikan izin atas pemanfaatan hutan di Sumatera Utara," ujarnya.
Untuk mencegah agar hal yang sama tidak terulang kembali, pemerintah dan seluruh stakeholder terkait diminta agar secepatnya melakukan penghijauan kawasan perbukitan Danau Toba dan menghentikan seluruh aktivitas di perbukitan. Dia menilai dibutuhkan komitmen yang tegas untuk melakukan pemulihan hutan sesuai dengan moratorium eksploitasi hutan.
"Oleh karena itu, mutlak dibutuhkan komitmen tegas dan tanggung jawab dari Pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menjalankan secara konsisten dan tegas upaya pemulihan hutan melalui kebijakan moratorium eksploitasi hutan, yaitu menghentikan sementara penebangan hutan dan melakukan reboisasi besar-besaran guna menyelesaikan masalah ini," tutupnya.
Seperti diketahui, banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe ini terjadi pada Jumat (1/12) malam. Ada 12 orang yang awalnya dilaporkan hilang.
Hingga pencarian hari keenam ini, baru ada dua korban yang ditemukan, sedangkan 10 korban lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan telah memperluas area pencarian hingga menyisir perairan Danau Toba. Ada 538 petugas lintas instansi dan organisasi yang dikerahkan untuk membantu pencarian para korban.
(nkm/nkm)
