Tudingan Bupati Humbahas Aparat Bekingi Illegal Logging Sebabkan Banjir Bandang

Round Up

Tudingan Bupati Humbahas Aparat Bekingi Illegal Logging Sebabkan Banjir Bandang

Finta Rahyuni - detikSumut
Rabu, 06 Des 2023 08:30 WIB
Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor (Foto: Instagram @dosmarb)
Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor (Foto: Instagram @dosmarb)
Humbang Hasundutan -

Dua orang meninggal dunia dan 10 orang masih hilang akibat banjir bandang dan longsor yang menghantam Desa Simangulampe, Humbang Hasundutan (Humbahas). Bencana alam ini disebut terjadi karena adanya praktik illegal logging.

Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor tak ragu menyebut keterlibatan oknum aparat. Menurut dia, oknum aparat itu berinisial DS. "Inisialnya DS, dia lah yang membekingi," ujar Dosmar ketika dikonfirmasi detikSumut Selasa (5/12/2023).

Politisi Golkar itu menyebut penebangan liar itu terjadi di Desa Sitolubahal, Kecamatan Lintong Nihuta. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukannya, ada 4 hektare yang gundul akibat praktik illegal logging.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sudah ke lapangan, sekitar 4 hektare, itu kawasan hutan lindung mereka babat itu," ujarnya.

Dosmar menilai oknum aparat berinisial DS itu lah memberikan alat serta modal kepada para petani untuk menebangi pohon di lokasi itu.

ADVERTISEMENT

"Difasilitasi dia lah petani itu dengan ekskavator, difasilitasi lah dengan modal, tapi dia lah yang menjual kayunya, dia lah yang menikmati hasilnya," ujarnya.

Sayangya Dosman tak memerinci dari mana oknum aparat berinisial DS itu. Dosmar mengatakan selama menjabat sebagai bupati, dirinya tidak pernah mengeluarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi penebang hutan. Namun, menurutnya, selalu ada penebangan liar di kawasan hutan Humbahas.

"Kalau longsor kan nggak ujuk-ujuk (terjadi), ada penyebabnya, memang bulan-bulan ini curah hujan sangat tinggi. Sebenarnya penebangan itu sudah lama mereka lakukan, akhirnya dampaknya inilah sekarang," sambung Dosmar.

Bahkan, ada beberapa pihak yang mengklaim memiliki surat izin dari pemerintah provinsi dan kementerian. Untuk itu, dia meminta agar kondisi tersebut menjadi perhatian dari pemerintah provinsi dan pusat.

"(Izin) kehutanan ini semuanya kan ada di provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kami di kabupaten kalau ada permohonan kan hanya untuk AMDAL. Jadi, sejak aku jadi bupati, belum pernah aku berikan satu AMDAL pun kepada penebang kayu, belum pernah satu pun selama delapan tahun. Tapi karena memang izinnya berantai, tiba-tiba mereka menebang pohon tanpa ada AMDAL-nya. (Mereka klaim) sudah dapat izin dari pusat, provinsi," pungkasnya.

Sementara itu Kepala Kantor Basarnas Medan Budiono mengatakan proses pencarian korban di hari keempat terus dilakukan. Pencarian itu pun melibatkan alat berat dan anjing pelacak dari kepolisian.

"Tim nanti juga akan dibantu anjing pelacak dari pihak kepolisian," ujarnya, Selasa (5/12).

Budiono mengatakan pencarian hari keempat ini melibatkan 535 orang yang terdiri dari tim gabungan. Tim itu dibagi menjadi tiga.

Tim 1 melakukan pencarian di permukaan air dengan menggunakan perahu LCR dan aqua eye untuk mendeteksi keberadaan korban di dalam air.

"Sekaligus dilakukan penyelaman oleh tim Basarnas Spesial Group (BSG)," ujarnya.

Tim kedua melakukan pencarian menggunakan ekskavator di area batas jalan menuju tepi danau. Sementara tim ketiga akan melakukan pencarian dengan menggunakan ekskavator di area batas jalan menuju arah bukit.

Untuk diketahui, banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe itu terjadi pada Jumat (1/12) malam. Ada 12 warga yang dilaporkan hilang saat itu.

Namun, sejauh ini sudah ada dua korban yang telah ditemukan. Satu korban ditemukan pada hari kedua, sedangkan satu korban lagi ditemukan pada hari ketiga pencarian.




(astj/astj)


Hide Ads