.webp)
Aktivis antikorupsi di Aceh mengecam tindakan intimidasi terhadap wartawan yang diduga dilakukan pengawal Ketua KPK Firli Bahuri. Mereka juga menduga kedatangan ketua lembaga anti rasuah itu ke Aceh untuk menghindari penyelidikan.
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, mengatakan, pihaknya mendukung sikap AJI Banda Aceh, IJTI dan PWI Aceh terkait pengusutan dugaan intimidasi terhadap dua jurnalis di Aceh. Dia menduga, Firli ke Aceh untuk menghindari penyelidikan terhadap dirinya yang sedang berlangsung.
"Ini menjadi pesan kepada publik, kedatangan pimpinan KPK ke Aceh jelas menghindar atas penyelidikan yang sedang berlangsung saat ini sehingga tidak memiliki kesiapan padahal pimpinan KPK adalah sebagai pejabat publik," kata Alfian kepada detikSumut, Jumat (10/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menyoroti adanya pejabat Pemerintah Aceh yang memposisikan diri seperti pengawal Firli. Pejabat itu disebut juga pernah diperiksa KPK.
"Kami juga mempertanyakan ada pejabat pemerintah Aceh memfungsikan dirinya sebagai 'pagar betis' ketika teman-teman media Aceh meminta wawancara ketua KPK, pejabat tersebut atas penelusuran kami ternyata sudah dua kali diperiksa oleh KPK atas kasus korupsi pada pagu anggaran Rp 5,427 triliun tersebut," lanjutnya.
Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani juga ikut mengecam intimidasi yang diduga dilakukan pengawal Firli. Askhal menduga pengawal tersebut dari pihak ketiga.
"Kami mengecam tindakan Firli melalui ajudannya yang tidak diketahui, boleh jadi itu adalah orang pihak ketiga yang melakukan pengamanan karena seingat kita seorang pimpinan KPK ke mana-mana itu protokoler dia, dia melekat dengan protokoler, melekat dengan pengamanan protokoler," kata Askhalani dalam keterangan terpisah.
Intimidasi yang dilakukan pengawal terjadi saat Firli berkunjung ke Sekretariat Bersama (Sekber) jurnalis Aceh di Jalan STA Mahmudsyah Banda Aceh, Kamis (9/10) malam. Dia hadir untuk makan durian bersama pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh.
Menurut Askhal, pimpinan KPK seharusnya melakukan agenda yang telah disusun oleh tim protokoler. Kehadirannya ke Sekber disebut di luar agenda yang disusun tim KPK.
"Padahal dia kegiatan ke Aceh dalam rangka Hakordia serta deklarasi program Hajar, Hajar Serangan Fajar," jelas Askhal.
Askhalani menjelaskan, Firli berkunjung ke Aceh menggunakan uang publik dan mengikuti kegiatan publik. Firli sebagai pimpinan KPK disebut tidak boleh memiliki prinsip eksklusif, dan tidak boleh bersifat hedon.
"Dia ketemu orangnya pun tidak boleh pilih-pilih, dia harus terbuka dengan publik," ujarnya.
(agse/nkm)
