PKB Minta Menag Yaqut Jaga Mulut: Jangan Menggiring Opini

ePKB menegur Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas karena dianggap tidak bisa menjaga omongannya. Sebagai seorang menteri Yaqut juga diminta untuk tidak menggiring opini di masyarakat.

Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkat untuk mendisiplinkan Yaqut. Pasalnya, yang bersangkutan adalah kader PKB.

Jazilu kemudian mengungkit ucapan Yaqut soal ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu. "Hati-hati menjaga mulutnya," ujarnya dilansir detikNews Senin (2/1/2023).

Sebagai seorang menteri atau pejabat publik, Jazilul menilai harusnya Yaqut dapat menjaga situasi tetap damai di tahun politik.

"Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham," tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI mengatakan seharusnya Yaqut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik. "Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi," tuturnya.

"Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Jadi dan publik tentu akan memberikan penilaian juga, menurut saya itu yang lebih penting," ungkapnya.

Pernyataan Yaqut itu, kata Jazilul, bisa menggiring opini. Seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan.

"Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu," tuturnya.

Ucapan Menag Yaqut itu pun dianggap Jazilul sebagai langkah menyebar berita bohong atau hoaks. Menurut dia, Yaqut seharusnya bertanggung jawab menjaga kerukunan beragama.

"Apalagi menjadi pembantu presiden. Presiden sudah bolak balik bilang kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoaks," tuturnya.

"Ini hoaks kok dari negara, ini hoaks kok mulai dari Menteri Agama yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama. Saya pikir itu tidak pantas. Biarlah publik yang mengevaluasi, kalau tidak presiden yang mengevaluasi," tegasnya.

Selengkapnya di Halaman Berikutnya...