.webp)
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) memberikan kartu kuning terhadap kepengelolaan Geopark Kaldera Toba. Ada 7 rekomendasi yang diberikan UNESCO terkait Geopark Kaldera Toba.
Pemberian kartu kuning tersebut diketahui dari website unesco.org yang dilihat detikSumut, Jumat (15/9/2023). Pemberian kartu kuning tersebut merupakan hasil validasi yang dilakukan UNESCO terhadap geopark yang terdaftar.
"Validasi ulang UNESCO Geopark Global yang ada," demikian tertulis di website tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam hasil validasinya, UNESCO memberikan dua jenis kartu, yakni kuning dan hijau. Kartu hijau merupakan tanda jika masa keanggotaan UNESCO Global Geopark (UGGp) diperbarui selama 4 tahun, sedangkan kartu kuning diperpanjang selama 2 tahun dan harus melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO.
Dalam laman tersebut, diketahui ada 34 anggota UGGp yang dilakukan validasi ulang. Hasilnya, 29 mendapat kartu hijau dan 5 mendapat kartu kuning, termasuk Geopark Kaldera Toba.
Koordinator Bidang Edukasi, Penelitian, dan Pengembangan Badan Pengelola Toba Caldera UGGp Wilmar E Simandjorang membenarkan hal tersebut. Wilmar mengatakan kartu kuning tersebut merupakan hasil validasi yang dilakukan tim asesor pada 31 Juli sampai 4 Agustus 2023.
"(Hasil itu keluar) setelah kita (Wilmar dan tim asesor) keliling lapangan pada 31 Juli sampai dengan 4 Agustus," kata Wilmar E Simandjorang kepada detikSumut, Jumat (15/9/2023).
Setidaknya tim asesor UGGp memberikan 7 rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh badan pengelola Geopark Kaldera Toba dalam 2 tahun ke depan. Jika tidak, maka keanggotaan UGGp terancam dihapuskan.
Salah satu rekomendasi tersebut terkait dengan badan pengelola Geopark Kaldera Toba yang dinilai tidak berjalan. Sehingga agenda yang lain juga tidak berjalan efektif.
"Kalau kita cermati masukan dari asesor itu yang mereka tanpak (melihat) artinya ada sesuatu best interest atau politisnya, harus dimulai dulu yang disebutkannya itu revitalisasi dan perbaikan manajemen," ucapnya.
Menurutnya, struktur badan pengelola Geopark Kaldera Toba harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan memahami apa fungsi dan tanggung jawabnya. Berbagai jabatan tersebut hingga 16 geosite yang ada tidak boleh diisi oleh birokrat atau politisi.
Ketua Umum Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba merupakan ex officio Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut. Sementara jabatan lainnya dipilih oleh Gubernur Sumatera Utara, termasuk ketua harian yang dijabat oleh Mangindar Simbolon yang kini ditahan oleh Kejatisu.
"Jadi pengurusnya itu harus memiliki jiwa pergerakan, bukan LSM, birokrat tulen maupun politisi. Sosok pengurus harus memahami roh Geopark Kaldera Toba dan juga menetap di sini, bukan tinggal di Medan. Tentunya juga sosok pengurus tersebut harus memiliki pengalaman dan berjejaring yang luas ke masyarakat dan pemerintah," ujarnya.
Baca juga: 2 Versi Cerita Asal Usul Danau Toba |
Sehingga Wilmar berharap Pj Gubsu Hassanudin segera melakukan perombakan kepengurusan. Hal itu guna mempercepat pemenuhan rekomendasi dari UGGp.
"Kita berharap Pak Gubernur melakukan penyegaran dan memilih orang-orang yang memiliki kapasitas dalam mengelola Geopark Kaldera Toba ini," tutupnya.
(dhm/dhm)
