.webp)
Guna mengantisipasi ancaman kerusuhan yang meluas di Pulau Rempang, Batam, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menambah jumlah personel konflik lahan yang akan dijadikan proyek strategis nasional tersebut.
"Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi," ujar Jenderal Listyo di The Tribata, Jakarta Selatan, dilansir detikNews, Kamis (14/9/2023).
Namun menurutnya, penambahan personel dilakukan untuk sosialisasi pada masyarakat yang masih menolak direlokasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi," tambahnya.
Kapolri menyebut, kerusuhan yang terjadi disebabkan komunikasi antara masyarakat dan BP Batam yang tidak mencapai titik temu. Sehingga terjadi kerusuhan dan bentrok antara masyarakat Melayu dan petugas gabungan.
"Namun kemudian, karena memang ada beberapa hal yang mungkin masih perlu ada kejelasan. Kemudian tentunya ini memerlukan keputusan-keputusan yang lebih komprehensif," ucapnya.
Akibat kerusuhan tersebut, sejumlah personel kepolisian yang melakukan pengamanan terluka.
"Yang kemudian mau tidak mau itu harus kita cegah kita dorong terjadi juga penyerangan terhadap anggota saat itu kita hanya bertahan sehingga kemudian ada anggota yang terluka," tuturnya.
Sebelumnya, aksi demo yang dilakukan massa di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam diwarnai aksi anarkis. Massa yang menolak direlokasi melempari polisi dengan batu hingga menyerang aparat.
Aksi kerusuhan itu pun viral di media sosial. Sempat pula terjadi pelemparan gas air mata yang mengarah ke sekolah hingga menyebabkan banyak siswa pingsan dan harus dilarikan ke klinik.
Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, kerusuhan yang terjadi dipicu kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga.
"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi," kata Jokowi, Selasa (12/9).
Jokowi mengatakan sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai relokasi relokasi warga. Namun, kata Jokowi, kesepakatan itu tidak disampaikan dengan baik.
"Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah," ujar Jokowi.
(nkm/nkm)
