.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kerusuhan warga yang menolak relokasi di Pulau Rempang, Batam, karena komunikasi kurang baik. Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menjelaskan hal tersebut.
Awalnya Jokowi menyebut, kerusuhan terjadi karena komunikasi yang kurang baik dengan warga. Relokasi tersebut dilakukan untuk pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco-City.
Jokowi menyebut sudah ada kesepakatan bahwa warga yang direlokasi akan mendapat lahan dan bangunan. "Ya itu komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi," kata Jokowi di Pasar Kranggot, Banten, dilansir detikFinance, Rabu (13/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Jokowi, warga akan diberi lahan 500 meter dan bangunan bertipe 45. Namun kurangnya komunikasi membuat timbul konflik pada proses proyek tersebut.
"Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter, plus bangunannya tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah," sambung Jokowi.
Alhasil, Jokowi pun mengutus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Pulau Rempang untuk menjelaskan pada warga.
"Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu," kata Jokowi.
Bantahan Gubernur Kepri
Gubernur Kepri Ansar Ahmad merespons pernyataan Jokowi soal penyebab kerusuhan. Dia membantah kerusuhan terjadi karena komunikasi yang buruk seperti diungkap Jokowi.
"Sebenarnya begini, bukan buruk (komunikasi), bukan," ujar Ansar Ahmad Rabu (13/9/2023).
Menurut dia bentrok yang terjadi lebih karena belum ada formulasi yang pas untuk merelokasi warga.
"Tapi kita semua masih meraba-raba dan mencari format yang pas. Angka-angka yang pas, karena BP Batam yang akan membelanjakan uang ini, maka mesti ada referensi hukum untuk itu semua," ungkapnya.
Ansar menyebutkan setelah mendapatkan formulasi dan payung hukum untuk merelaksi masyarakat Rempang, Galang, Kota Batam nantinya sosialisasi akan dilakukan secara masif. Ia berharap pasca sosialisasi tersebut suasana bisa lebih kondusif.
"Makanya sekarang kita akan lakukan sosialisasi lebih masif. Mudah-mudahan ke depannya lebih kondusif dan tidak terjadi kericuhan seperti lalu," ujarnya.
Ansar juga menerangkan Pemprov Kepri bersama Forkopimda provinsi dan Kota Batam juga akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Hal itu agar pemerintah pusat mengirimkan fasilitator membantu pemerintah daerah menjawab keresahan masyarakat.
"Kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat, agar pemerintah pusat juga bisa mengirimkan tim fasilitator bersama kita, supaya kolaborasi pemerintah pusat, Pemprov, Pemkot. Saya kira upaya ini bisa menjawab keresahan warga bersama," ujarnya.
"Ini komitmen kami semua untuk mengawal ini semuanya untuk pembangunan," tambahnya.
Diketahui bentrokan antara warga dan polisi terjadi di Pulau Rempang. Sebanyak 43 orang diamankan diduga melempari petugas hingga melakukan perusakan saat bentrok.
(astj/astj)
