.webp)
Ekonom Sumut menyoroti janji Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda terkait memberikan BBM murah kepada masyarakat. Hal ini dilakukan apabila Cak Imin menang Pilpres 2024.
"Pada dasarnya memang bisa saja direalisasikan. Semua presiden terpilih siapapun dia juga bisa melakukan hal yang sama. Terlebih saat ini Pertamina dalam menyalurkan BBM bersubsidi sudah menggunakan QR Code," ungkap Ekonom Sumut Gunawan Benjamin kepada detikSumut, Senin (11/9/2023).
Namun begitu, Gunawan menyebutkan Capres terpilih sebaiknya lebih fokus terkait penyaluran BBM yang tepat. Hal ini lantaran masih banyaknya penyelewengan walaupun sudah menggunakan QR Code.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akan tetapi fokus Capres terpilih terhadap kebijakan BBM. Dapat lebih fokus pada bagaimana subsidi energi ini dilakukan secara tertutup dengan volume yang diatur. Karena sekalipun BBM Subsidi diberikan kepada angkot dan motor, hal tersebut masih rawan penyelewengan oleh pengguna, misal ditimbun dan dijual kembali," ujar Gunawan.
"Biosolar subsidi saja yang sudah ada QR Code untuk mengontrol pengguna biosolar, masih kerap ditemukan penyelewengan oleh pengguna dengan menimbun biosolar subsidi," lanjutnya.
Sementara itu, ia ingin agar kandidat tak hanya fokus terkait BBM murah tapi juga regulasi yang mengatur pengguna berhak untuk mendapatkan subsidi.
"Sebaiknya fokus juga terhadap aturan yang bener-benar menyatakan pengguna yang berhak, karena selama ini Perpres 191 masih terlalu general menyatakan pengguna yang berhak menggunakan solar dan pertalite. Dan sebaiknya ada opsi subsidi energi diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat. Hal ini bisa dijadikan alternatif kebijakan agar langsung dinikmati bagi yang berhak," jelasnya.
Gunawan menilai mekanisme penyaluran BBM bersubsidi dan tepat sasaran ini sudah semakin berkembang belakangan ini.
Meskipun belum sempurna sepenuhnya, Gunawan menyebutkan masih ada saja oknum yang bermain curang.
"Intinya sih penyelewengan BBM bersubsidi masih terbilang tinggi. Bahkan dugaan praktek penyelewengan sekarang pada dasarnya bisa terdeteksi lewat QR Code. Jadi sekalipun Pertamina mampu menghadirkan layanan distribusi BBM bersubsidi secara digital, penyelewengan tetap sulit diberantas," kata Gunawan.
"Bahkan sebuah keniscayaan penyelewengan itu bisa dihapus sama sekali. Bayangkan kalau dulu pendistribusian tidak melalui QR Code. Tidak terbayang bagaimana bentuk penyelewengan yang ada di lapangan," sambungnya.
Terkait hal ini, Gunawan menilai kandidat Capres nanti harus bisa meminimalisir penyelewengan BBM, tak hanya berfokus kepada BBM murah.
"Lihat saja beberapa temuan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang terungkap belakangan ini. Saya berharap Capres terpilih nantinya bisa melakukan upaya untuk terus meminimalisir tindakan penyelewengan BBM bersubsidi. Jadi jangan hanya janji manis kepada konstituen yang memang dijadikan ujung tombak untuk meraup suara jelang Pemilu," ucapnya.
Tak hanya itu, selain distribusi BBM bersubsidi yang jadi program kerja. Indonesia harus mampu mandiri dalam menyediakan BBMnya.
"Capres ke depan harus bisa menghadirkan alternative BBM dari sumber daya alam yang dimiliki di tanah air, seperti sawit yang jadi biosolar. Jadi program kerja untuk melawan bentuk kampanye hitam tentang sawit juga harus jadi skala prioritas," pungkasnya.
(nkm/nkm)
