Rocky Gerung Sebut Moeldoko Kayak Preman Pasang Badan Bela Jokowi

Rocky Gerung menyebut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko seperti preman. Ucapan itu dilontarkan Rocky Gerung menanggapi pernyataan Moeldoko yang menyebut akan berdiri paling depan jika ada sosok yang mencoba mengganggu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir dari detikNews, Rocky awalnya menduga ada pengkondisian di publik terkait kasus yang sedang ia alami. Ia menghubungkan hal ini dengan pernyataan Moeldoko.

"Kekagetan saya kemudian, kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Moeldoko," kata Rocky saat jumpa pers di Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).

Rocky menyebut pernyataan Moeldoko tak semestinya ditunjukkan oleh seorang pejabat publik. Ia mengatakan Moeldoko seharusnya bersikap bijak.

"Dia marah juga tuh, 'Saya akan pasang badan', tentu jadi saya bertanya Pak Moeldoko ini relawan statusnya juga, bahasanya sama saya pasang badan," tutur Rocky.

"Pak Moeldoko itu pejabat publik, yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar oleh seorang pejabat publik, kayak preman pasang badan itu ya," sambungnya.

Rocky menegaskan pernyataannya yang saat ini menjadi polemik di publik tak ditujukan ke pribadi Jokowi. Hal itu ia tujukan secara umum untuk pejabat pemerintah supaya bisa berbenah.

"Tidak diarahkan kepada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik itu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Moeldoko, jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual," lanjutnya.

Rocky menyinggung bagaimana kaum buruh yang meminta pengujian kembali Undang-Undang Cipta Kerja tetapi tak dipahami. Ia juga menyinggung Jokowi tak meminta persetujuan kepada masyarakat adat untuk progres suatu proyek.

"Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat, tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? Amdal. Amdal itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal publik," lanjutnya.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya...