.webp)
Sejumlah foto dan video yang menunjukkan penumpukan bantuan makanan tambahan beredar luas di media sosial. Bantuan tersebut adalah makanan tambahan untuk menekan angka stunting di Sumatera Barat (Sumbar).
Dilihat detikSumut, Jumat (28/7/2023), bantuan yang dibeli dengan anggaran miliaran rupiah tersebut menumpuk dalam sebuah gudang di kawasan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.
Kondisi itu membuat DPRD Sumatera Barat meradang. Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat mempertanyakan bantuan yang menumpuk dan tidak di distribusikan itu, saat persoalan stunting tidak bisa diatasi.
"Kami memang mendapat informasi bahwa ada puluhan ribu paket makanan tambahan yang masih tersimpan di dalam gudang. Belum di distribusikan sampai saat ini, sementara ini adalah program tahun 2022," kata Hidayat kepada wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Persoalan stunting adalah persoalan sensitif dan menjadi perhatian pemerintah pusat, karena angka stunting kita masih cukup tinggi. Kami berharap, bantuan itu segera dibagikan. Jangan disimpan di gudang saja," tambah dia.
Merujuk pada data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), stunting Sumatera Barat tahun 2022 berada pada angka 25,2 persen atau di atas rata-rata nasional yang tercatat 21,6 persen. Angka ini naik dibanding 1,9 persen dibanding tahun 2021, yang tercatat 23,3 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr.Lila Yanwar mengakui keberadaan bantuan tersebut. Namun, Lila menepis asumsi bahwa bantuan tersebut menumpuk. Karena pengadaan makanan tambahan itu dilakukan pada tahun 2022.
"Itu bukan penumpukan. Pengadaan akhir 2022, kemudian berarti Januari sudah langsung kami drop 50 persen ke kabupaten dan kota. Sudah mendapatkan setengahnya dari total kebutuhan masing-masing," kata Lila kepada wartawan.
"Menurut saya, sudah sesuai tahapan. Justru kalau didrop semua, malah kabupaten dan kota tidak memiliki tempat (gudang)," tambah Lila.
Ia menyebut, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) itu dilakukan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 7 Miliar. Ada 67.252 dus yang dianggarkan, masing-masing
30.090 dus untuk balita dan 37.162 dus lainnya untuk ibu hamil.
"Tadi awalnya ini bantuan pusat, tapi (uang pusat) ditarik kembal. Jadi Pemprov berinisiatif mengganggarkan di (APBD) perubahan. Total hampir Rp 7 Miliar," kata dia.
Lila memastikan proses distribusi masih terus dilakukan hingga saat ini.
(dpw/dpw)
