Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengungkapkan ada 4 tanah SMA dan SMK di Sumut yang saat ini dituntut oleh pihak lain. Dia meminta ke depan, tanah sekolah dan rumah sakit harus memiliki sertifikat.
Hal itu disampaikan Edy saat sambutan di acara penyerahan sertifikat aset milik pemerintah daerah oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Kantor Gubsu. Edy awalnya membahas soal hubungannya dengan Hadi yang sama-sama mantan TNI.
Kemudian Edy mengaku tidak mau menyampaikan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Ia pun mengatakan jika ada empat SMA/SMK yang digugat tanahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yang sudah disampaikan tidak usah disampaikan lagi, tapi yang belum, sudah ada empat sekolahan yang dituntut, SMA/SLTA, ini sudah dituntut," kata Edy Rahmayadi, Kamis (20/7/2023).
Edy menyebutkan jika pemerintah kerap kalah jika sudah digugat. Hal itu karena tidak menyiapkan dokumen terlebih dahulu.
"Nah kebiasaan kita, kalau sudah dituntut, kita selalu kalah, keknya keenakan kita, kita tidak menyiapkan dokumen," sebutnya.
Sehingga Edy meminta agar tanah sekolah dan rumah sakit harus disertifikatkan segera. Kalau tidak, tidak ada lagi sekolah karena semua tanah digugat.
"Ini saya ingat juga sejenak Pak Menteri, sekolah-sekolah, rumah sakit ini harus segera (disertifikatkan), kalau enggak nanti nggak punya sekolah lagi kita," ujarnya.
Edy menjelaskan, kemungkinan dulu tanah sekolah tersebut tidak memiliki harga yang tinggi, namun saat ini tanah tersebut memiliki harga yang menggiurkan. Akibatnya banyak pihak yang mengaku tanah tersebut merupakan warisannya.
"Pada saat itu, tidak ada harganya tanah sekolah itu, tapi sekarang sudah menggiurkan, segala macam, tanah warisan si ini, warisan si itu," ucapnya.
Untuk itu, Edy meminta semua pihak untuk berkolaborasi, termasuk dengan pemerintah pusat untuk mempertahankan kebenaran.
"Nah ini harus kita sama-sama, kami mohon juga dikombinasikan di pusat, Pak Menteri, mempertahankan diri untuk kebenaran," tutupnya.
Untuk diketahui, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto membagikan 1.117 sertifikat aset milik Pemprov Sumut. Jumlah tersebut termasuk dengan aset milik pemkab dan pemkot di Sumut.
(afb/afb)