.webp)
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto punya program prioritas untuk Provinsi Sumatara Barat (Sumbar). Hadi ingin menjadikan Tanah Minang sebagai wilayah ikon penyelesaian masalah konflik tanah ulayat di Indonesia.
"Karena apa (jadi ikon di Sumbar)? Karena tingginya permasalahan, tingginya sengketa, tingginya konflik yang mengakibatkan permasalahan tanah tidak memiliki kepastian hukum," kata Hadi dilansir Antara, Selasa (20/6/2023).
Hadi bicara itu saat memberikan kuliah umum bertema "Sinergitas pemerintah, ninik mamak, (LKAAM) dan cerdik pandai (kaum intelektual) untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur" di Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hadi bercerita saat pertama kali dilantik Presiden Jokowi, dia diberi pesan untuk menyelesaikan tiga hal. Pertama, percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua Presiden memerintahkan Hadi Tjahjanto untuk segera menyelesaikan masalah sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.
"Penyelesaian konflik pertanahan ini di dalamnya termasuk juga soal pemberantasan mafia tanah," jelas mantan Panglima TNI itu.
Pesan ketiga, kata Hadi, Presiden Jokowi menugasi dirinya menyelesaikan pengadaan tanah serta tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Rektor UNP Ganefri mengatakan tanah ulayat menjadi permasalahan cukup serius yang mesti ditangani untuk kelanjutan program strategis nasional (PSN) salah satunya Jalan Tol Trans Sumatera.
Selain pemerintah atau pemangku kepentingan terkait, mahasiswa dinilai juga berkewajiban mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kelanjutan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru sepanjang 254 kilometer, khususnya seksi Padang-Sicincin (36,15 kilometer) yang berada di Kabupaten Padang Pariaman.
"Alhamdulillah pembangunan saat ini sudah berjalan tapi masih ada hambatan-hambatan seperti pembebasan tanah ulayat," kata dia.
(astj/astj)
