Mahar Rp 300 Ribu Per Saksi oleh PKB Deli Serdang Bikin Bacaleg Protes

Foto: dok. istimewa

Deli Serdang -

Isu mahar politik menerpa Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Deli Serdang, Sumatera Utara. PKB Deli Serdang disebut meminta mahar kepada bakal calon legislatif (bacaleg) untuk membayar saksi saat Pemilu 2024 berlangsung.

Surat yang dikeluarkan PKB Deli Serdang untuk menagih uang mahar itu beredar. Dalam surat yang diterima detikSumut, para bacaleg diminta untuk segera membayarkan uang saksi minimal 30 persen sesuai dengan nomor urut.

"Berdasarkan hasil Rapat Bacaleg Diseluruh Dapil 1-6 Kontribusi Uang Saksi yang telah disepakati agar segera melakukan pembayaran minimal sebesar 30 persen yang menjadi tanggung jawab bacaleg sesuai nomor urut. Batas akhir pengiriman tanggal 23 Juni 2023," demikian tertulis dalam surat pemberitahuan yang diterima detikSumut, Minggu (18/6/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Surat itu sendiri ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKB Deli Serdang tertanggal 17 Juni 2023. Dalam surat itu juga disebutkan, nomor rekening pembayaran akan disampaikan pada tanggal 19 Juni 2023.

Salah seorang bacaleg menyampaikan protes terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh PKB Deli Serdang. Menurutnya, ketentuan mahar ini berbeda dengan sikap yang disampaikan DPP PKB soal politik tanpa mahar.

"Ketua Umum bilang bacaleg tidak dikenakan mahar. Kok di Deli Serdang ada mahar, kan aneh," tutur bacaleg yang namanya tidak ingin ditulis.

Surat pemberitahuan mahar bacaleg PKB Deli Serdang. (Foto:Istimewa)

Berdasarkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan pengurus DPC PKB Deli Serdang, setiap bacaleg dikenakan biaya 30 persen.

"Contoh begini, di dapil saya itu ada 1.000 TPS, masing-masing TPS ada dua saksi. Setiap saksi itu dibayar Rp 300 ribu, jadi total Rp 600 ribu. Berarti Rp 600 ribu dikali 1.000 TPS itu Rp 600 juta. Nah 30 persen itu yang dikenakan ke bacaleg," jelasnya.

"Nanti yang 30 persen itu dibagi lagi sesuai caleg potensial dan nomor urut," sambung dia.

Penjelasan PKB Deli Serdang di halaman berikut.....

Sekretaris DPC PKB Deli Serdang Rakhmadsyah membenarkan adanya kutipan uang saksi ke bacaleg. Ia mengatakan jika kutipan tersebut merupakan hasil kesepakatan saat rapat bersama.

"Itu hasil kesepakatan kita, setiap caleg di dapil, kesepakatan bersama ada notulen rapatnya, ada daftar hadirnya," kata Rakhmadsyah.

Rakhmadsyah menjelaskan jika keberadaan saksi sangat penting di tempat pemungutan suara (TPS). Sebab, jika tidak memiliki catatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS (C1), maka akan sangat rentan untuk terjadi kecurangan.

"Kalau tidak kita musyawarahkan, kita rapatkan, penanggulangan biaya saksi ini bagaimana? Karena kita tahu bahwa kelemahan, kecurangan itu diakibatkan kita tidak punya C1 kan dari hasil berita acara yang ada di TPS, jadi dalam rangka itu kita rapatkan seluruh caleg kita setiap dapil," ucapnya.

Deli Serdang sendiri berjumlah 6.114 TPS. Nantinya setiap TPS, PKB akan memiliki dua orang saksi dengan bayaran masing-masing Rp 300 ribu.

"Tergantung kepada jumlah TPS di dapil masing-masing, cuman porsinya sudah kita buat, kita rencana kemarin dua orang saksi (per TPS) biar mereka bergantian kita anggarkan Rp 600 ribu, tapi belum tentu kita mendistribusikannya berapa," ucapnya.

Namun demikian, PKB masih menunggu apakah bacaleg akan membayarkan uang saksi tersebut. Jika tidak berjalan dengan baik, keputusan tersebut akan direvisi sesuai dengan hasilnya.

"Tergantung apakah nanti caleg yang kita ajak rapat, yang sudah kesepakatan ini kan belum tentu dipenuhi oleh mereka, jadi Rp 300 ribu per saksi kalau kesepakatan caleg ini berjalan dengan baik, kalau tidak nanti kita revisi lagi sesuai dengan hasilnya," tutupnya.