.webp)
Sebuah video yang menarasikan Wali Kota Medan Bobby Nasution membeda-bedakan bendera partai yang terpasang di Medan viral. Bobby dinarasikan meminta bendera Golkar dicabut sementara membiarkan bendera PDIP terpasang.
Dilihat detikSumut dari video yang beredar, Jumat (16/6/2023), Bobby yang terlihat sedang di dalam mobil seperti sedang mengarahkan beberapa petugas untuk mencabut bendera berwarna kuning yang terpasang di jalanan Medan. Di video itu terlihat sejumlah orang yang sedang mencabut bendera kuning dengan pengawasan langsung dari Bobby.
Dalam video kemudian menampilkan bendera PDIP yang terpasang di pinggir jalan Kota Medan. Pengunggah video menyebut Bobby memerintahkan bendera Golkar dicabut, namun membiarkan bendera PDIP terpasang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beberapa waktu lalu tampak Wali Kota Medan, Bobby Nasution memerintahkan anggotanya mencabut seluruh bendera Partai Golkar di sekitar Jalan Sudirman depan Taman Ahmad Yani. Karena menurutnya merusak estetika Kota Medan," tulis pengunggah video.
"Namun, warga heran. Beberapa hari ini bendera Partai PDI P tampak tertanam di tempat yang sama, bahkan lebih banyak. Namun tidak ada respons dari Wali Kota Medan, Bobby Nasution," sambungnya.
Usut punya usut, bendera itu ternyata bukan milik Partai Golkar. Dari video yang ada, terlihat bendera itu berlambang Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).
Ketua DPD I Golkar Sumut yang juga Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck), pun merespons hal tersebut. Ijeck memastikan video tentang perbedaan sikap Wali Kota Medan itu adalah hoaks.
Ijeck menyampaikan hal itu melalui unggahannya di Instagram. Di dalam video yang ikut diunggah Ijeck, dijelaskan jika video bendera kuning yang diminta Bobby untuk dicabut itu belum pasti bendera Golkar, dan peristiwanya juga sudah terjadi pada 2 Maret 2022.
"Penyebaran informasi hoax itu sangat berbahaya," tulis Ijeck.
Sementara itu, Sekretaris PDIP Medan Roby Barus tidak yakin Bobby membeda-bedakan bendera Golkar dan PDIP.
"Saya pikir Pak Wali tak beda sikapnya, kalau memang dilarang ya pasti semua dilarang, nggak dibeda-bedakan," sebutnya.
Ketua Komisi 1 DPRD Medan itu mengimbau agar masyarakat mengkroscek terlebih dahulu soal suatu unggahan. Sebab menurutnya akan ada opini-opini yang dibangun terlebih menjelang tahun-tahun pemilu saat ini.
"Hati-hati ini menjelang tahun Pemilu, bisa jadi ada orang-orang yang sengaja mengarahkan ke sana, jadi kita harus bijak menyikapi setiap peristiwa, kita tengok betul atau tidak," tutupnya.
(afb/dhm)
