.webp)
Kritik TikToker Bima Yudho Saputro terhadap pembangunan Lampung viral. Atas kritiknya yang menyebut Lampung 'Dajjal' itu, Bima pun dilaporkan ke Polda Lampung. Meski begitu, banyak dukungan ditujukan ke Bima. Polisi pun diminta agar tak memproses laporan tersebut.
Hal itu diungkap Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Ia meminta polisi tak melanjutkan laporan tersebut. Menurut Sahroni, atas kritik yang disampaikan pemuda yang kini tinggal di Australia tersebut, tidak perlu sampai ada intervensi hukum apalagi ancaman terhadap keluarganya.
"Saya minta Pak Kapolri dan seluruh jajaran yang di bawah untuk tidak melanjutkan kasus ini. Pastikan seluruh anggota Bapak, baik itu di polda, polres, maupun polsek, tidak ada yang berani ancam Bima dan keluarga. Sebab saya rasa kritik yang disampaikan Bima masih di dalam koridor yang benar, jadi tidak usah ada intervensi hukum berlebih. Ingat, masyarakat sedang memantau segala keputusan dari Polri," kata Sahroni dalam keterangan tertulis dilansir detikNews, Senin (17/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sahroni meminta Pemprov Lampung bisa menerima kritik dari masyarakat, sejauh kritik tersebut berlandaskan fakta. Menurutnya keresahan Bima juga dirasakan sebagian besar masyarakat Lampung.
"Seluruh pemerintah daerah, khususnya Pemprov Lampung yang sedang mendapat sorotan, harus lebih terbiasa menerima kritik. Sebab walaupun beberapa bahasa penyampaiannya kurang layak, namun kritiknya itu berbasis data dan fakta di lapangan. Jadi Pemprov Lampung sudah sepatutnya mendengar kritik yang membangun ini, ajak kolaborasi kalau perlu," ujarnya.
Ia pun mengaku kecewa mendapat info keluarga Bima dimaki Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan didatangi Wakil Bupati Lampung Timur. Menurut Sahroni sikap tersebut tidak mencerminkan pemimpin daerah yang bijak.
"Karena sebelumnya saya dengar ayahnya (Bima) sempat ditegur oleh gubernur. Tentu saya sangat menyayangkan hal tersebut, harusnya gubernur justru berterima kasih dan beri apresiasi. Karena kalau saya lihat fakta yang ada, jalanan dan infrastrukturnya memang masih memprihatinkan. Terlebih banyak masyarakat Lampung yang dukung kritikan Bima, ya berarti (kritikannya) benar," imbuhnya.
Selain Sahroni, Ketua DPP PKS Al Muzzamil Yusuf juga meminta kritik Bima tak dibawa ke ranah hukum. Ia meminta Pemprov Lampung lebih bijak menerima kritik.
"Bima ini anak muda Lampung yang terdidik dan kritis. Yang sedang belajar jauh di negeri orang (Australia). Dia memanfaatkan tren media sosial untuk mengkritik kepada pemerintah daerah kelahirannya dengan gaya bahasa anak muda sehingga cepat viral. Substansi kritiknya bagus, mungkin beberapa pilihan kata saja yang kurang pas," ujar Muzzamil dalam keterangannya, Minggu (16/4/2023).
"Saya kira Pemda Lampung Timur, Gubernur Lampung, dan aparat hukum lebih bijak untuk cooling down, tidak perlu bawa ke ranah hukum. Beri saja jawaban yang proporsional sehingga justru dari kritik Bima terjadi dialog publik," ujar Muzzamil.
(nkm/nkm)
