Pembelian Mobil Listrik Pemprov Riau Senilai Rp 10,4 M Tuai Kritik

Pemprov Riau membeli delapan unit mobil listrik dengan alokasi anggaran Rp 10,4 miliar. Mobil listrik dengan harga satuan Rp 1,3 miliar itu akan diserahkan ke sejumlah pejabat di Riau.

Gubernur Syamsuar menyebut pengadaan mobil listrik itu menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik. Terutama Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

"Pemerintah sudah menginstruksikan agar berangsur-angsur beli mobil listrik. Ini di Jakarta sudah jelas, kalau mobil ini ganjil genap bisa," ujar Syamsuar saat ditemui di rumah dinas Jalan Diponegoro Pekanbaru, Senin (3/4/2023).

Selain itu, mobil listrik juga dapat dipakai saat dinas di Jakarta. Khususnya masuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang mewajibkan pakai kendaraan listrik.

"Kemudian masuk Taman Mini juga tidak bisa pakai mobil BBM. Ini ada juga untuk Badan Penghubung agar dimanfaatkan di Jakarta termasuk Taman Mini," katanya.

Kepala Biro Umum Pemprov Riau, Herman mengatakan delapan mobil itu dianggarkan pada 2023. Mobil dinas itu diperuntukkan sejumlah pejabat mulai dari gubernur hingga badan penghubung yang ada di Jakarta.

"Sesuai Instruksi Presiden RI No 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kenderaan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Harga per unit Rp 1,3 miliar sebanyak 8 unit," kata Herman.

Anggota DPRD Riau Komisi I, Mardianto Manan mengkritisi pembelian delapan unit mobil listrik oleh pemerintah provinsi Riau. Dia menilai perbaikan jalan dan infrastruktur lebih penting.

Politisi PAN itu disebut telah menolak pembelian mobil saat diusulkan. Penolakan itu karena dia menilai ada hal lain yang lebih penting.

"Sejak awal saya menolak. Saya secara pribadi menolak, tapi sampai paripurna disahkan. Padahal ada yang lain lebih penting," kata Mardianto Manan kepada wartawan di DPRD, Senin (3/4/2023).

Meskipun begitu, Mardianto mengaku tak dapat berbuat banyak. Di mana usulan itu akhirnya disahkan saat paripurna DPRD Riau sampai akhirnya delapan unit mobil dibeli dan dibagikan.

"Saya bilang jangan pakai mobil listrik itu karena euforia, orang pakai mobil listrik kita mau pakai. Tapi fakta di lapangan ini kita miskin infrastruktur," katanya.

Ia menilai banyak jalanan provinsi rusak karena tak kunjung ada perawatan dan perbaikan. Bahkan kerusakan hampir 40 persen dan mulai memprihatinkan.

"Riau ini infrastruktur kondisi jalan yang status tidak layak mendekati angka 40 persen lebih. Hanya 60 persen yang bisa dilalui kendaraan, kenapa kita tidak lebih fokus itu," kata Mardianto.

"Jalan ini urat nadi masyarakat, kalaulah urat nadi terputus kan semuanya dapat terganggu. Ini harusnya diperhatikan kan," katanya lagi.

Selengkapnya di Halaman Berikutnya...