Mudah Di-hack, 2.348 Situs Pemerintah Disusupi Judi Online

Mudah Di-hack, 2.348 Situs Pemerintah Disusupi Judi Online

Andika Syahputra - detikSumut
Jumat, 17 Mar 2023 00:04 WIB
Diskusi mengenai ancaman judi online. (Foto: Istimewa)
Diskusi mengenai ancaman judi online. (Foto: Istimewa)
Medan -

Ribuan website resmi pemerintah disusupi situs judi online. Berdasarkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ada 2.348 situs resmi pemerintah yang disusupi situs judi online.

"Berdasarkan data BSSN ada 2.348 situs pemerintah yang disusupi situs judi online sepanjang 2022," kata Praktisi IT dari Universitas Sumatera Utara, Seniman S.KOM., M KOM saat kegiatan diskusi yang digelar Lembaga Kajian Strategis Al Washliyah, di Medan Kamis (16/3/2023).

Seniman mengakui situs resmi pemerintah memang mudah diretas. Menurut dia itu terjadi karena website resmi pemerintah belum terupdate.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum upgrade word press, jomla. Bahasa program PHP perlu diupdate. Biasanya pemerintah daerah buat websitenya pakai tender, setelah selesai tender websitenya dikerjai, dihack sementara IT nya sudah tidak ada, jadi bisa disusupi," ungkapnya.

Diskusi sendiri dipandu oleh Eko Marhaendy, Direktur LSKA. Hadir sejumlah narasumber lain seperti Tongku Daulay, Jonris Purba.

ADVERTISEMENT

BSSN, menurut Seniman, tidak merinci situs pemerintah dari wilayah mana saja yang disusupi situs judi online. "Sepertinya memang daerah-daerah pedalaman yang jauh dari pusat kota situs pemerintahnya mudah disusupi situs judi online," bilangnya.

Seniman menyebut hacker itu yang menyusupi situs pemerintah dengan judi online banyak yang berasal dari luar negeri. "Dari lama negeri juga ada. Biasanya kalau sudah disusupi, ketika kita buka atau cari situs pemerintah itu yang pertama muncul di google adalah situs judi online," bebernya.

Laman resmi pemerintah yang disusupi situs judi online bisa dihapus dan tidak sampai terdeteksi google, apabila langsung ditangani dengan baik.

"Baiknya sebelum satu minggu disusupi, bisa diperbaiki, biar tidak terdeteksi di google," tutur dia.

Direktur Daulay Brother Law Firm, Tongku Daulay juga prihatin dengan maraknya judi online saat ini. Namun yang membuatnya miris adalah fakta sejumlah pemerintah yang menjadi bank penampung hasil judi online.

"Tidak perlu disebutkan nama banknya, tapi ada beberapa bank pemerintah yang menjadi penampung judi online. Harusnya tidak seperti itu," ungkapnya.




(astj/dhm)


Hide Ads