Kadis ESDM Dicopot di Tengah Polemik Batu Bara di Jambi

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi Harry Andria dicopot dari jabatannya. Gubernur Jambi Al Haris mencopot Harry di tengah polemik batu bara di daerah itu.

Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani mengatakan, meski dicopot di tengah masalah truk batu bara, jabatan Harry memang tak diperpanjang. Dia menegaskan, pencopotan itu tak berkaitan dengan persoalan batu bara.

"Itu tidak diperpanjang masa jabatannya karena sudah 5 tahun, jadi bukan dicopot-copot begitu," kata Abdullah Sani, usai melantik 17 pejabat Eselon II Pemprov Jambi, Jumat (3/3/2023).

Aktivitas truk batu bara di Jambi ini memang menjadi persoalan besar yang meski dihadapi oleh Pemprov Jambi. Bahkan dampak aktivitas tambang batu bara itu jalan di Jambi juga kerap macet akibat jumlah ribuan truk batu bara yang lalu lalang di jalan Jambi.

Abdullah Sani juga menyebutkan bahwa saat ini urusan batu bara memang menjadi masalah bersama. Sani meminta agar persoalan batu bara ini bisa diselesaikan secepatnya.

"Ya urusan batu bara ini memang menjadi pikiran bersama ya, dan tugas kita bersama," ujar Sani.

Saat ini, Harry masih non job. Pengganti Harry yakni Tandry Adi Negara yang sebelumnya menjabat Karo Administrasi Pimpinan (Adpim). Dia dilantik bersama 15 pejabat eselon II lainnya yang juga dilantik pada Kamis malam (2/3).

Berbeda dari jabatan Kadis ESDM Jambi, jabatan Kadis Perhubungan Provinsi Jambi Ismed Wijaya malahan dipertahankan oleh Gubernur Jambi Al Haris. Padahal sebelumnya Ismed sempat sesumbar mempertaruhkan jabatannya jika persoalan kemacetan akibat truk batu bara belum teratasi.

Namun pada Selasa sore (28/2) hingga Rabu malam (1/3) Jalinsum di Kabupaten Sarolangun-Batang Hari macet parah hingga selama 22 jam lamanya.

Bahkan, dampak macet itu Gubernur Jambi Al Haris menyetop aktivitas batu bara di Jambi. Dia bahkan sampai meminta maaf kepada warga akibat macet parah yang terjadi waktu itu.

"Ya kalau urusan janji atau bahasa itu bagi saya itu bahasa relatif," kata Abdullah Sani.

Namun, menurut Sani nantinya tidak tutup kemungkinan bahwa setiap pejabat akan ada evaluasi. Mereka dievaluasi jika dinilai tidak mampu dalam menjalankan tugasnya itu.

"Pokoknya tidak bisa dipungkiri, bahwa seluruh pejabat itu pasti akan di awasi dan terus dievaluasi jika tidak mampu bekerja," ucap Sani.