.webp)
Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumatera Utara (Sumut), Tuahman Franciscus Purba meminta Kepala BKD Sumut, Safruddin untuk dicopot dan diperiksa. Sebab sudah membuat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi melantik pejabat yang sudah meninggal yang menurutnya itu membuat malu Gubsu dan Sumut.
Awalnya Tuahman mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) BKD dalam penataan OPD pasca setelah beberapa OPD digabungkan. Kemudian, ia mengatakan bahwa ada anggaran untuk updating data ASN setiap tahunnya, jika updating itu dilakukan maka hal seperti ini tidak akan terjadi.
"Bagaimana BKD itu membuat standar operasional prosedur ketika menata kembali akibat penggabungan beberapa dinas terkait," kata Tuahman Franciscus Purba kepada detikSumut, Senin (27/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang kedua selama ini sudah ada anggaran setiap tahun bahwa ada updating dan posisi dari keseluruhan ASN, kalau itu sudah terjadi, logikanya ini tidak akan terjadi, sebab ada yang sudah meninggal tiga tahun yang lalu pun masih (dilantik) berarti kan dalam dua tahun terakhir kan tidak betul (update data)," imbuhnya.
Sehingga dia menduga bahwa updating tersebut tidak dijalankan oleh pihak BKD. Dia kemudian mempertanyakan anggaran untuk updating tersebut kemana, sebab hal itu ada unsur pidananya jika betul terjadi penyelewengan.
"Kami menduga apakah updating itu dilaksanakan tiap tahun atau tidak, kalau tidak dilakukan kemana uangnya? Ini kan ada unsur-unsur pidananya, kita akan tanya BKD walaupun BKD baru berganti katanya, tapi kan dia harus siap dong laporan dari sebelumnya," ujarnya.
Tuahman menyebutkan saat itu langsung menghubungi Safruddin untuk mempertanyakan hal tersebut. Saat itu, kata Tuahman, Safruddin mengaku akan membentuk tim khusus. Namun belum jelas terkait siapa tim khusus yang dimaksud.
"Yang ketiga, saya langsung menghubungi Kepala BKD, saya sempat katakan jika ini adalah tanggungjawab mu dan wewenang mu, apa kata dia? 'saya ada tim khusus yang akan melaksanakan', saya pengen tanya siapa tim khusus itu? Kita akan tanya itu," sebutnya.
Selain ada ASN yang sudah meninggal dan pensiun yang dilantik, Tuahman mengaku mendapat informasi bahwa ada juga pejabat yang dilantik tersebut yang sudah bermasalah di beberapa instansi sebelumnya. Kemudian, ada juga ASN yang dilantik tersebut yang sedang berkasus dengan inspektorat.
"Saya dengar ada informasi satu instansi dinas memasukkan orang yang sudah mengundurkan diri di beberapa instansi dan meninggalkan tugas dia, tapi diangkat menjadi jabatan di suatu instansi. Saya juga ada mendengar ada itu ASN yang berkasus dengan inspektorat, kita akan pangggil itu inspektorat," ucapnya.
Dia meminta agar sosok ASN tersebut dibuka oleh inspektorat. Tuahman khawatir kejadian akibat kelalaian Kepala BKD ini akan berdampak buruk terhadap Gubsu Edy, mengingat ini merupakan di akhir-akhir masa jabatannya.
"Siapa nama ASN ini harus dikejar, jangan nanti di akhir-akhir masa jabatan Pak Gubernur ini dijelekkan dengan kondisi seperti ini, kita mau Pak Gubernur itu harus benar-benar kita dukung, terutama jabatan dia," jelasnya.
"Pak Kepala BKD bilang ini kelalaian, tapi kelalaian ini bisa berdampak besar apalagi dia seorang gubernur yang akan berakhir masa jabatannya," sambungnya.
Sehingga selaku salah satu partai pendukung, Tuahman meminta agar Gubsu Edy mencopot Safruddin dari jabatan Kepala BKD. Selain dicopot, ia juga mendesak agar Safruddin diperiksa juga terkait persoalan ini, karena sudah membuat malu Gubsu Edy dan terutama Sumut.
"Gubernur harus mencopot, harus copot BKD itu, nggak ada yang lain, sebab dia telah membuat citra jelek nama gubernur dan yang paling parah membuat jelek nama Sumatera Utara. Copot dan periksa apakah ada indikasi kesengajaan atau indikasi uang di balik itu, kita mau ini clear," tutupnya.
Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi melantik pejabat eselon III yang sudah meninggal dunia. Kepala BKD Sumut, Safruddin pasang badan dan menyebut hal itu terjadi karena kelalaiannya.
Pelantikan pejabat itu berlangsung pada Selasa (21/2) yang lalu. Pejabat yang disebut sudah meninggal yaitu Edison Hutasoit yang mengisi posisi kepala seksi di salah satu UPT di Dinas PUPR Sumut.
Nama seorang pejabat yang sudah meninggal dunia namun tetap masuk dalam daftar yang dilantik Gubernur Sumut Edy Rahmayadi membuat heboh.
Kepala BKD Sumut Safruddin mengaku lalai sehingga hal itu terjadi.
Safruddin awalnya menyampaikan soal kesalahan itu terjadi karena data di Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) yang belum berubah meski pejabat itu sudah meninggal dunia.
"Namun memang menjadi salah karena data Simpeg tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya," kata Safruddin dalam keterangannya, Sabtu (25/2/2023).
Safruddin mengatakan data di Simpeg itu harusnya sudah diganti jika ada pejabat yang sudah meninggal. "Seharusnya kan harus di-update, ini sebenarnya soal update data," tuturnya.
(afb/afb)
