.webp)
Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengkritik penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dengan proporsi 70 persen habis untuk pegawai dan hanya 20 persen bagi masyarakat. Pemerintah Aceh buka suara terkait kritik Tito tersebut.
"Sebenarnya penekanan Mendagri adalah pentingnya peningkatan anggaran belanja modal, dengan demikian tentu harus adanya rasionalisasi terhadap anggaran operasi yang dalam pandangan Mendagri sampai 70%. Itu substansi penekanan yang ingin disampaikan oleh Mendagri," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA saat dimintai konfirmasi detikSumut, Jumat (23/12/2022).
Muhammad menjelaskan struktur anggaran terdiri dari belanja operasi, belanja modal, Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Tranfer ke Daerah (BTF). Komponen belanja operasi di dalamnya mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bansos.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara belanja modal merupakan realisasi anggaran yang berakibat bertambahnya aset bagi Pemerintah Aceh disebabkan kewenangan provinsi seperti jalan, gedung, irigasi dan lainnya. Menurutnya, apabila jenis paket yang sama tapi bukan kewenangan provinsi maka anggaran itu masuk ke jenis belanja operasi karena asetnya kabupaten/kota atau pihak lain termasuk lembaga vertikal.
"Belanja modal ini yang dimaksud oleh Mendagri hanya 20% dari APBA yang perlu ditingkatkan," jelas Muhammad.
Sementara BTT semacam belanja khusus untuk kondisi-kondisi khusus seperti bencana alam dan sejenisnya. Sedangkan dana transfer daerah merupakan anggaran bagi hasil dan bantuan keuangan misalnya transfer Otsus ke kabupaten/kota.
"Ketika publik mendengar kata-kata anggaran operasi maka pemahaman publik secara otomatis akan berfikir bahwa itu anggaran operasional pegawai, apalagi dengan angka yang bombastis bahkan mencapai 70% misalnya. Apakah salah? tidak! karena memang salah satu komponen dalam belanja operasi tersebut termasuk belanja pegawai, tetapi penting untuk kita sampaikan bahwa banyak komponen lain yang termasuk dalam belanja operasi tersebut," ujarnya.
Alasan Belanja Pegawai Pemprov Aceh Besar. Simak Halaman Selanjutnya....
Menurutnya, pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mencapai Rp 1 triliun lebih, pembangunan 8.000 unit rumah duafa mencapai Rp 800 miliar, bantuan anak yatim mencapai Rp 223 miliar, beasiswa mencapai Rp 300 miliar, bantuan pembangunan masjid-masjid mencapai Rp 300 miliar, bantuan pembangunan dayah mencapai Rp 450 miliar, biaya operasional sekolah, kebutuhan pelayanan dan peralatan tiga rumah sakit pemerintah, bantuan peralatan kerja untuk pelaku UMKM, pembangunan jalan-jalan lingkungan dan beberapa lainnya semua masuk dalam kategori belanja operasi.
"Artinya belanja operasi sendiri langsung dirasakan oleh rakyat karena memang sebagian besar untuk pembiayaan kepentingan rakyat. Belanja pegawai sendiri paling banyak dihabiskan untuk membayar gaji mencapai 4.7121 pegawai yang didominasi para guru dan para medis," jelas Muhammad.
"Belanja operasi sebenarnya mempunyai substansi dan relevansi besar dalam pemenuhan kepentingan rakyat karena Aceh mempunyai pembiayaan tanggungan langsung beban rakyat seperti JKA, beasiswa anak yatim, termasuk pembangunan rumah duafa. Jadi dapat kami sampaikan yang dimaksudkan oleh Mendagri itu bukan 70% APBA itu dihabiskan untuk belanja operasional pegawai, melainkan belanja operasi yang di dalamnya termasuk belanja pegawai perlu dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi," lanjutnya.
Dia menjelaskan, sesuai arahan Mendagri yang menitikberatkan penurunan angka kemiskinan maka pembiayaan belanja operasi penting dilakukan rasionalisasi untuk meningkatkan belanja modal pada program-program yang berpotensi dapat menurunkan angka kemiskinan.
Sebelumnya, (Mendagri) Tito Karnavian mengkritisi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang masih timpang. Dia menyebut, sebagian besar APBA di Aceh habis untuk belanja pegawai, dan hanya menyisakan sedikit untuk pembangunan masyarakat.
Tito menyebut, hal itu menjadi salah satu penyebab Tanah Rencong masih miskin meski jumlah anggarannya lima besar tertinggi di Indonesia. "Dari total APBA 16 triliun, itu belanja pegawai hampir 60-70 persen untuk gaji pegawai dan tunjangan kinerjanya, ditambah lagi belanja barang jasa. Belanja barang jasa itulah operasional untuk pegawai lagi beli peralatan untuk pegawai, sementara yang untuk belanja modal pembangunan masyarakat itu 20 persen," kata Tito saat memberi pengarahan ke kepala daerah di Aceh, Kamis (22/12).
Tito menjelaskan, harusnya belanja pegawai, administrasi dan lainnya itu lebih kecil dibanding dana belanja modal untuk kepentingan masyarakat. Dia juga menyebutkan, Aceh memiliki dana besar serta telah menerima dana otonomi khusus (otsus) sejak 2008 dengan total sekitar Rp 95 triliun.
"Anggaran (Aceh) nomor 5 terbesar di Indonesia dengan penduduk hanya 5 juta harusnya bisa memberikan impact," jelasnya.
Simak Video "Perjalanan Seru ke Penginapan di Aceh"
[Gambas:Video 20detik]
(agse/astj)
