NasDem Bela Anies Soal Pemerintah "Matikan" Kritik

Nasional

NasDem Bela Anies Soal Pemerintah "Matikan" Kritik

Tim detikNews - detikSumut
Minggu, 18 Des 2022 19:35 WIB
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali.
Foto: Ahmad Ali (dok: www.nasdem.id)
Jakarta -

Partai NasDem selaku pendukung Anies Baswedan sebagai Capres membela Anies dalam pernyataannya yang menyebutkan pemerintah terkadang 'mematikan' kritik. Menurut NasDem pernyataan itu bukan untuk Presiden Jokowi.

"Hendaknya, menanggapi pernyataan Anies itu kita tidak apriori ya, karena yang dimaksud dengan kritik Anies itu tidak spesifik ke pemerintah pusat," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali, dilansir detikNews, Minggu (18/12/2022).

Ali menegaskan, pemerintahan Jokowi tidak antikritik, namun ia justru menuding partai politik di koalisi pemerintahan lah yang antikritik. Hal ini juga merujuk pada respons sejumlah parpol terhadap pernyataan Anies tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah pertanyaannya, apakah Jokowi itu antikritik? Tidak. Yang antikritik itu partai politik yang hari ini ketika orang bicara, dia ribut. Iya, kan," ujarnya.

Menurutnya, dalam pernyataan itu, Anies merefleksikan pengalamannya sendiri saat memimpin DKI Jakarta. Ali juga meminta agar berbagai pihak tidak selalu menganggap semua pernyataan Anies diarahkan untuk pemerintahan Jokowi.

ADVERTISEMENT

"Pernyataan Anies itu tidak pernah menyebutkan pemerintahan Jokowi antikritik. Nggak. Dia berbicara bahwa pemerintah itu harus membuka ruang untuk kritik. Jadi yang dimaksud pemerintah itu termasuk pemerintah provinsi, termasuk ke Anies. Praktik-praktik itu dirasakan Anies ketika menjadi gubernur," katanya.

Ia meminta agar parpol yang berkomentar untuk melihat pernyataan Anies dalam konteks yang utuh. Serta tidak terus menerus menghadirkan konspirasi.

Ketua DPP NasDem Willy Aditya juga menegaskan pernyataan Anies tak terkait pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, konteks pernyataan Anies itu saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Beliau menyampaikan dalam konteks kritik harus dijawab oleh pemerintahan (DKI Jakarta) untuk terjadinya pertanggungjawaban kepada publik dalam rangka rasiolisasi dari sebuah kebijakan dan ini akan memberikan pendidikan politik pada publik," kata Willy, Minggu (18/12/2022).




(nkm/nkm)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads