.webp)
Pernyataan calon presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan yang menyebut pemerintah terkadang 'mematikan' kritik membuat heboh kalangan politik. Sejumlah parpol pun turut menanggapi pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Salah satunya dari Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, ia menegaskan kepada Anies agar tidak asal bicara. Menurutnya Indonesia menjunjung tinggi semangat demokrasi.
"Jangan asal bicara. Kita ini sudah terbuka, demokrasi dan menjunjung semangat kebebasan berpendapat," kata Ace, dikutip dari detikNews, Minggu (18/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia bahkan menuding langkah Anies yang melakukan safari politik ke berbagai daerah meski belum masuk masa kampanye membuktikan jika pemerintah tidak mematikan kritik.
"Kalau pemerintah mematikan kritik, tidak mungkin Pak Anies bisa keliling Indonesia walaupun belum masanya kampanye," ucapnya.
Sementara, PKB tegas membantah penyataan Anies. Ketua DPP PKB Daniel Johan, berpendapat, saat ini masyarakat bisa bebeas memberikan kritik. Presiden sendiri juga terbuka terhadap kritik.
"Faktanya, masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka, dan Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan saat dihubungi, Sabtu (17/12/2022).
Daniel kan pemerintah akan menerima kritik selama kritik itu bukan hoaks atau ujaran kebencian. Jika pun ada yang mematikan kritik, lanjut anggota Komisi IV DPR tersebut, mereka bukan bagian dari pemerintah, melainkan pihak yang overprotective terhadap pemerintah. Namun ia tidak menyebut pihak-pihak tersebut.
"Kalaupun ada yang mematikan kritik seperti yang disampaikan Pak Anies, itu hanya respons reaktif pihak tertentu yang overprotektif, tapi itu tidak otomatis mewakili kebijakan pemerintah," ujarnya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya...
Sementara, PPP tegas membantah tuduhan Anies Baswedan tersebut. PPP menegaskan pemerintahan Presiden Jokowi tidak antikritik.
"Nggak ada itu yang antikritik, semuanya boleh dikritik. Bahkan Pak Jokowi dikritik habis santai aja," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek, dilansir detikNews, Minggu (18/12/2022).
Awiek meminta Anies membuktikan tuduhannya tersebut. Menurutnya, Anies sebaiknya tak menggiring isu-isu yang bisa menimbulkan kejelekan kepada pemerintah Jokowi.
"Sebaiknya Anies buktikan saja, tidak perlu playing victim gitu. Sebaiknya jelaskan saja, mana contohnya seperti apa. Jangan hanya menggiring isu isu yang justru menimbulkan kejelekan-kejelekan yang tidak perlu," ucapnya.
Di lain pihak, PKS justru membela Anies dengan menyebut mantan Gubernur DKI itu pasti punya dasar saat mengatakan pemerintah 'mematikan' kritik tersebut.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai wajar jika publik berpersepsi pemerintah membungkam kritik, termasuk Anies. Mardani lalu membawa-bawa KUHP baru yang dianggap sebagai bagian dari alat membungkam kritik masyarakat tersebut.
"Wajar ada persepsi pemerintah membungkam kritik. Apalagi di ancaman hukuman di KUHP baru," kata Mardani.
Menurut Mardani, kasus yang menjerat Syahganda Nainggolan, Haris Azhar dkk sebagai tersangka juga bagian dari pembungkaman kritik menurut publik. Karenanya, lanjut Mardani, pernyataan Anies tersebut mempunyai dasar.
"Karena itu, pernyataan Mas Anies ada dasar. Ketiga, demokrasi tanpa kritik justru berbahaya," ucapnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan bicara terkait dirinya yang kerap mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Dia lalu sempat menyinggung terkait pemerintah saat ini yang terkadang justru mematikan kritik tersebut.
Momen Anies membahas terkait kritik ini disampaikan dalam podcast bersama Imam Priyono dan Hendri Satrio seperti disiarkan di YouTube R66 Newlitics. Anies awalnya menjelaskan terkait dirinya yang kerap mendapatkan reaksi penolakan dari pihak lain ketika melakukan sesuatu.
Simak Video "Video: Selamat! Anies Baswedan Sambut Kelahiran Cucu Pertamanya"
[Gambas:Video 20detik]
(nkm/nkm)
