.webp)
Calon presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan dilaporkan atas dugaan pelanggaran pemilu dan dinilai curi start kampanye saat mengunjungi Pronvisi Aceh, beberapa waktu lalu. Anies pun menantang pelapor untuk menunjukkan bukti pelanggaran.
Menanggapi hal itu, Anis Baswedan menyebut pihaknya hanya menggelar kegiatan yang bersifat silaturahmi dengan masyarakat, di antaranya berbentuk jalan sehat.
"Kalau saya sih prinsipnya kita bersilaturahmi, ada kegiatan jalan sehat, ada kegiatan silaturahmi, biasa saja," ujar Anies di kediamannya, di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2022)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"kalau memang diduga, maka barangkali baiknya ditunjukkan ketentuan-ketentuan mana yang dianggap dilanggar," ujar Anies.
"Pasal berapa, peraturan berapa. Itu aja," lanjutnya.
Bawaslu RI sebelumnya memutuskan tidak melanjutkan laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Anies Baswedan saat mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu. Namun, Bawaslu juga mengeluarkan pernyataan yang menilai Anies tak etis melakukan kegiatan safari politik saat ini.
"Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB (Anies Baswedan) dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung, dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Anggota Bawaslu RI, Puadi di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).
Menurutnya, wajar jika kegiatan Anies di daerah dipandang sebagai aktivitas kampanye, sebab publik mengetahui bahwa Anies merupakan salah satu capres yang telah resmi diusung NasDem.
"Publik telah mengetahui bahwa Anies Baswaden merupakan bakal calon presiden yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu, sehingga aktivitas safari politiknya dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024," jelas Puadi.
Sosialisasi ini, lanjut Puadi, dilakukan dalam rangka meningkatkan elaktabilitasnya jelang Pemilu 2024.
(nkm/nkm)
