.webp)
Bupati Meranti M Adil bikin geger karena menyebut Kementerian Keuangan berisi iblis atau setan. Adil menyampaikan itu karena geram pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak minim, padahal daerahnya penghasil minyak.
Guna menyamakan persepsi dan perhitungan soal DBH, M Adil akan dipertemukan dengan pejabat Kemenkeu yang mengurusi DBH minyak. Pertemuan itu bisa terjadi karena difasilitasi Kementerian Dalam Negeri.
"Untuk Meranti kita kasih bocoran nih rencana Selasa (20/12) besok mau dilakukan pertemuan," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni dilansir detikFinance, Jumat (16/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertemuan itu, menurut Agus akan turut dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan pemerintah Provinsi Riau. Pertemuan dilakukan secara tertutup yang hasilnya akan dipublikasikan.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman menambahkan penyaluran DBH ke Kabupaten Meranti sudah dilakukan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 .
"Itu datanya insya Allah sudah kredibel, prosesnya luar biasa, governance-nya dijaga terus, banyak pihak terlibat di sana dan itu pun sudah kita komunikasikan juga dengan teman-teman di Kabupaten Meranti. Kami nanti ketemu lagi untuk kita comparing notes lagi," katanya.
Koordinator Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas Kementerian ESDM Heru Windiarto mempertanyakan kebenaran data yang disampaikan Bupati Meranti dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada Kamis (8/12) lalu.
"Kita belum tabayyun ke sana terkait data yang disampaikan oleh Bupati Meranti itu data apa. Kalau data kita insya Allah data realisasi setelah rekonsiliasi dan audit Jadi datanya itu yang digunakan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Anggaran untuk menghitung PNBP dari masing-masing K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) beserta komponen-komponen pengurangnya, terus nanti setelah ada PNBP dari K3S tersebut baru diaplikasikan dalam bentuk DBH," tuturnya.
(astj/astj)
