.webp)
Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi "iblis dan setan" sebagai bentuk protes soal dana bagi hasil (DBH) mendapat dukungan dari DPRD Riau. Anggota DPRD Riau, Eddy Yatim menilai protes Bupati Adil sudah tepat.
Eddy Yatim yang juga Ketua Komisi I DPRD Riau menilai pernyataan Adil sangat tepat. Sebab, Kementerian Keuangan dan ESDM selama ini tak mau transparan soal DBH di Riau.
"Kalau substansi persoalannya benar, kami tak melihat transparansi dalam pembagian DBH kita ini. Berapa banyak kekayaan alam kita dikeruk oleh pusat, pembagian kan tak jelas itu," kata Eddy Yatim saat dikonfirmasi detikSumut, Selasa (13/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai anggota legislatif, Eddy mengaku pernah meminta data soal DBH ke Pemerintah Pusat. Namun sayang, data tidak pernah didapat setelah seluruh sumber daya alam (SDA) di Bumi Melayu terus-terusan dikeruk.
"Kemarin kita cari payah kali dapat data itu dari Kementerian Keuangan, ESDM. Intinya dari pusat payah cari data, tidak transparan berapa mereka keruk," imbuh politisi Partai Demokrat tersebut.
Eddy menilai karena tidak ada transparansi itulah akhirnya muncul beberapa gerakan di Riau. Salah satunya Gerakan Riau Merdeka yang bergulir sejak tahun 1998.
"Semua benar, hanya etika penyampaiannya saja tak tepat karena dia pejabat. Dari dulu yang yang kita tuntut kan itu, kemarin ada gerakan-gerakan (Riau Merdeka) muncul kan karena itu, dengan almarhum Tabrani (Presiden gerakan Riau Merdeka)," katanya.
Protesnya Bupati Adil, dinilai Eddy sangat beralasan. Sebab selain soal kemiskinan, infrastruktur di daerah itu juga sangat tak layak dan butuh perhatian.
"Kalau kondisi Meranti parah, infrastruktur parah. Saya Dapil kan di situ, mereka tidak bisa apa-apa," katanya.
Selain infrastruktur dan kemiskinan, Eddy juga menilai ada masalah kedaulatan di daerah pesisir tersebut. Di mana setiap tahun terjadi abrasi dan menyebabkan bibir pantai terkikis.
"Malah di situ persoalan kedaulatan negara muncul itu. Karena jarak kita dengan negara tetangga ukuran internasional jarak dari bibir pantai, sementara bibir pantai kita tiap tahun tergerus abrasi. Jakarta harus adil, harus berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari dulu itu persoalan kita, ada ketidakadilan itu," katanya.
Terakhir, Addy juga minta pejabat di pusat tidak hanya membuai-buai Riau yang kaya. Mengingat tingkat kemiskinan dan infrastruktur di Riau juga butuh perhatian pusat.
(ras/dpw)
