LAM Sarankan Bupati Meranti Dahulukan Adab Ketika Bicara

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menyoroti perseteruan antara Bupati Kepulauan Meranti Adil dengan anak buah Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Adil diminta untuk mengedepankan adab ketika berbicara.

Ketua Majelis Kerapatan Adat LAM Riau Datuk Seri Raja Marjohan menilai wajar Bupati Adil protes ke Kemenkeu. Namun penyampaiannya harus lebih beradab.

"Boleh dia menyampaikan suara seperti itu, tapi di pemerintahan ini ada adab dan ilmu. Lebih dahulukan adab baru ilmu," kata Raja Marjohan, Senin (12/12/2022).

Selain itu, Marjohan berharap tak ada lagi ucapan yang melontarkan kata-kata untuk gabung ke Malaysia. Hal ini menanggapi permintaan Adil untuk dilepas dan pindah ke negeri sebelah, yakni Malaysia.

"Silahkan saja sampaikan, tapi jangan jadi ke mana-mana. Mau gabung ke Malaysia, apa Malaysia mau? Siapa yang mau, tetapi ya sudah itu luapan sesaat," katanya.

Terkahir, Marjohan meminta semua pihak tidak membesar-besarkan perseteruan antara Bupati Adil dan Kemenkeu. Ia minta seluruh masyarakat menjaga situasi tetap kondusif dan sejuk.

"Ya sudah jangan dibesar-besarkan, sama-sama di Negeri Lancang Kuning ini dijaga tetap sejuk dan iklim yang sejuk," katanya.

Sebelumnya Bupati Meranti ngamuk ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman. Adil pun sempat menghardik anak buah Sri Mulyani itu dengan mempertanyakan orang di Kemenkeu apakah berisi iblis atau setan.

Hal itu disampaikan Adil saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis (9/12) kemarin. Hadir dalam kesempatan itu Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad; Gubernur Riau Syamsuar; Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni.

Semula kegiatan berjalan lancar membahas soal pendapatan daerah dan daerah yang jadi penghasil. Setelah pemaparan, panitia membuka sesi tanya jawab kepada peserta yang hadir.

Kesempatan itulah yang digunakan Adil untuk bertanya soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.

"Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak," kata Adil membuka diskusi dan pertanyaan seperti terlihat di tanyangan Youtube resmi Diskominfotik Provinsi Riau.

Dalam kesempatan tersebut, Adil menilai Meranti mendapat 8000 barel/d minyak. Namun Adil tidak mendapat penjelasan terkait hasil tersebut dari Kemenkeu yang seharusnya mereka terima.

Adil pun mulai kesal karena permintaan untuk berdiskusi itu justru ditawarkan lewat online atau virtual. Hal itu berbeda saat dia ingin berdiskusi langsung pada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline," katanya.

Detik-detik M Adil Sebut Kemenkeu Berisi Iblis. Cek Halaman Selanjutnya...