.webp)
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menurunkan tim ke Kepulauan Meranti di Riau. Tim turun untuk meminta klarifikasi kepada Bupati Adil yang absen saat acara rapat koordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian.
Tim yang terdiri dari Inspektur dan auditor Kemendagri mendarat di Pekanbaru pada Kamis (10/11) sore. Tim datang setelah diutus langsung oleh Irjen Kemendagri Drs Tomsi Tohir.
"Irjen datang kemarin sore. Tetapi apakah langsung ke Meranti atau tidak kami juga belum dapat (informasi)," ujar Karo Pemerintahan dan Otda Setdaprov Riau M Firdaus, Jumat (11/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Firdaus memastikan tim datang ke Riau untuk meminta klarifikasi langsung ke Bupati Meranti. Permintaan klarifikasi itu karena Adil absen saat rapat koordinasi dan menyebut acara Gubernur Riau tidak perlu dihadiri.
"Mereka datang untuk minta klarifikasi atas ketidakhadiran di acara pak gubernur. Jadi itu terkait rakor bupati wali kota se Provinsi Riau," katanya.
Firdaus memastikan rapat koordinasi yang digelar beberapa hari lalu adalah acara dari Pemprov Riau. Namun, Kemendagri hadir untuk memberi pengarahan jelang pemilu hingga Pilkada.
"Kita memang minta pak Mendagri untuk memberikan arahan terkait Pileg, Pilkada. Kita undang bupati dan wali kota untuk mendengar arahan. Namun dari Meranti tidak satupun hadir," kata Firdaus.
Diketahui, rapat koordinasi bupati, walikota, camat dan lurah se-Riau digelar di Hotel Grand Central Pekanbaru pada Selasa (8/11). Hampir semua kepala daerah hadir, kecuali Bupati Adil dan jajarannya.
Setelah rapat digelar, wartawan pun mulai menanyakan soal ketidakhadiran Adil dan jajaran. Saat itulah Tito langsung meminta Gubernur Riau Syamsuar dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw mengecek alasan Adil tidak hadir.
"Saya nggak tahu kenapa nggak hadir. Tapi nanti Pak Gubernur akan cek dan saya juga akan minta Irjen saya, Pak Tomsi cek kenapa tidak hadir," kata Tito Karnavian.
Tito menyebut ada etika dalam mengelola pemerintahan. Apalagi kehadiran Mendagri adalah sebagai pengawas yang seharusnya dihadiri Adil.
"Kita kan punya etika dalam pemerintahan. Kalau dia menganggap Mendagri sebagai pengawas seharusnya dia hadir. Kalau dia tak hadir, nanti kita akan lihat karena kepentingan dia ke Kemendagri cukup banyak," kata Tito.
(ras/astj)
