Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menjadi sorotan karena menolak kunjungan Gubernur Syamsuar dan absen saat rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Adil dinilai arogan dan tidak paham mengelola pemerintahan.
"Pertama bupati ini belum paham tentang UU Otonomi Daerah. Gubernur memegang dua peran, yaitu sebagai kepala daerah dan sebagai wakil (Pemerintah) Pusat yang ada di daerah," tegas pengamat Sosial Politik Universitas Riau, M Rawa El Amady, Rabu (9/11/2022).
Selain itu, Bupati Adil dinilai arogan karena hanya mau menghadiri acara kementerian. Padahal acara tersebut adalah acara Kementerian Dalam Negeri dan pelaksananya adalah gubernur.
"Bupati terkesan arogan, dia hanya akan menghadiri acara yang dibuat oleh Kemendari saja. Padahal acara tersebut merupakan acara Kemendagri yang dilaksanakan oleh gubernur," katanya.
Untuk itu, Rawa meminta Kemendagri segera mengambil tindakan tegas. Apalagi secara tegas Bupati Adil menegaskan tidak hadir karena acara tersebut dilaksanakan oleh Gubernur Syamsuar.
"Kemendagri bisa memberi sanksi tegas kepada Bupati Meranti. Dalam hal ini karena mengelak hadir dengan alasan rapat yang secara implisit mejelaskan bahwa karena acara dilaksanakan gubernur sehingga tidak datang," katanya.
Terakhir, Adil diminta memahami tentang tata kelola pemerintahan. Termasuk etika dalam menjalin hubungan antar pejabat.
"Bupati Meranti perlu memahami tentang etik dan tata krama dalam hunbungan antar pejabat. Dia bertindak sangat politis dan cenderung mengabaikan fungsinya sebagai politik yang sekaligus pejabat negara," kata Rawa.
Mendagri Tito Karnavian singgung etika pejabat. Baca di halaman selanjutnya...
Simak Video "Video: Alasan KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka Padahal Ditangkap Senin"
(ras/dpw)