.webp)
Belasan advokat tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPC Peradi di Pekanbaru. Mereka memprotes karena SK Kepengurusan Peradi di Pekanbaru tak kunjung ada kejelasan dari pengurus pusat.
SK kepengurusan DPC Peradi Pekanbaru yang tidak ada kejelasan itu merupakan hasil Muscab III yang diselenggarakan 3 September lalu. Muscab digelar di Hotel Pengeran Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru.
Perwakilan anggota Peradi Pekanbaru, Pandapotan Marpaung mengatakan aksi digelar pada Senin (31/11) petang karena tak kunjung ada kejelasan. Bahkan hingga saat ini, SK Dewi Septriany sebagai Ketua DPC Peradi Pekanbaru belum turun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama ini tentang SK Kepengurusan Ketua Terpilih hasil Muscab, dua bulan lalu, tapi sampai detik ini belum ditandatangani Dewan Pimpinan Nasional di bawah Otto Hasibuan," kata Marpaung saat dimintai konfirmasi, Selasa (1/11/2022).
Akibat tidak ada kejelasan, Kantor Peradi Pekanbaru di Jalan Arifin Achmad tutup. Mereka mengklaim banyak masyarakat bingung saat akan mencari atau meminta bantuan hukum.
"Kami mau menyelamatkan DPC Peradi Pekanbaru, bukan dari ketua terpilih atau apa pun itu. Karena ini organisasi mati, kantor DPC tutup dan masyarakat yang butuh bantuan tidak tahu mau mengadu ke mana," katanya.
Selain itu, ada banyak advokat muda yang baru menyelesaikan ujian tidak bisa mendapat sertifikat. Temasuk tanda pengenal karena tidak ada kejelasan siapa ketuanya saat ini.
"Kawan-kawan yang sudah ujian meminta sertifikat tidak tahu. Kawan-kawan yang belum keluar kartu pengenalnya tidak tahu bagaimana nasibnya," kata Marpaung yang diamini advokat lain.
Sebelum menempel spanduk dan poster protes di kantor DPC Peradi Pekanbaru, Manurung cs mengaku sudah dimintai klarifikasi ke DPN Peradi. Namun hingga saat ini tak juga ada kejelasan.
"Di Pekanbaru sudah sangat kuat beredar isu akan ada Muscab ulang. Kalau hasil Muscab III kemarin suara kami tidak didengar, kami siap melakukan langkah apapun. Bukan tanpa perjuangan muscab kemarin," katanya.
"Upaya sudah dilakukan, kami dipanggil klarifikasi sudah, kita adu data juga sudah ada. 185 pendukung ketua terpilih yang harus dikeluarkan SK-nya saat ini," kata Marpaung lagi.
(ras/dpw)
