.webp)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Pasaman, dan instansi terkait untuk cepat menangani korban terdampak gempa. Menurutnya, semakin lama gerak pemerintah membuat masyarakat menderita semakin lama.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Bencana Alam Gempa Bumi di Pasaman Barat pada Minggu (16/10). Diketahui, dalam waktu dekat, Pasaman Barat akan dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo guna melihat perkembangan dan penanganan korban gempa. Kedatangan presiden kali ini sekaligus memberikan bantuan rehabilitasi rumah bagi korban gempa Pasaman dan Pasaman Barat dengan kategori rusak berat.
"Kita harus cepat ambil tindakan, bencana bukan saat itu saja, menurut ilmu pengetahuan bencana itu bisa terjadi kapan saja. Seperti gempa di Malang, belum selesai tertangani masyarakat kemudian terjadi gempa lanjutan. Hal seperti itu jangan terulang kembali," tegas Suharyanto dalam keterangan tertulis, Senin (17/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suharyanto melaporkan terdapat 1.111 rumah dengan kategori rusak berat akibat gempa. Sebanyak 303 di antaranya sudah selesai direhabilitasi, sedangkan 808 rumah lagi masih dalam perbaikan.
Ia berharap Pemprov Sumbar dapat segera menyelesaikan dokumen Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Hal ini dibutuhkan guna mengkaji kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana aksi (Renaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat, tepat, dan terpadu.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi meminta Pemkab Pasaman Barat menyiapkan peraturan daerah (Perda) tentang rehabilitasi bangunan gedung untuk meminimalisasi peristiwa bencana alam yang akan datang
"Daerah kita sangat rentan oleh gempa, bupati segera persiapkan peraturan dalam bentuk perda, seperti di Kota Padang sudah ada Perda tentang Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi," terang Mahyeldi.
Mahyeldi juga memohon dukungan serta bantuan kepada BNPB RI untuk memberikan bantuan berupa peralatan untuk membantu korban gempa. Khususnya di kabupaten dan kota yang sangat rentan bencana.
Terkait R3P, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polkumham PMK dan Kebudayaan, Iwan Taufiq Purwanto mengatakan dokumen R3P harus segera dituntaskan. Harapannya, dengan ini alokasi anggaran bantuan untuk rehabilitasi rumah kategori rusak berat hingga ringan segera dikucurkan.
Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi menambahkan BNPB memberi bantuan Rp 50 juta untuk kategori rumah rusak berat. Sedangkan rumah rusak sedang akan dibantu oleh Pemprov dan Pemkab.
"Progres perbaikan rumah dalam rangka kunjungan Presiden RI, sudah diperbaiki sebanyak 50 unit dengan kategori rumah rusak berat dengan sistem reimburse sedangkan saat ini yang masih dikerjakan sebanyak 30 unit di Nagari Kajai," paparnya.
(ncm/ega)
