.webp)
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) sekaligus Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumbar Buya Mahyeldi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Sumbar Tahun 2022. Rapat tersebut digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumbar di Ballroom Pagaruyung, Hotel Balairung, Jakarta.
Untuk diketahui, meskipun angka kemiskinan di Sumbar berada di posisi keenam terendah secara nasional atau terendah kedua di Sumatera, namun target pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2030 sesuai dengan SDGs atau tahun 2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2019 - 2024) menjadi prioritas Pemprov Sumbar.
Pada kesempatan itu Buya Mahyeldi mengatakan komitmen menjadi satu hal yang penting untuk bersinergi dan mengoptimalkan berbagai penanggulangan kemiskinan di Sumbar. Sebab menurutnya kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Adalah tugas kita bersama pada hari ini untuk berkolaborasi dan berkomitmen bersama untuk dapat kita intervensi melalui program dan kegiatan dari seluruh sektor baik yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten dan kota. Dengan komitmen bersama insyaallah, kemiskinan dapat kita turunkan dan kita entaskan," ujar Buya Mahyeldi dalam keterangan tertulis, Kamis (6/10/2022).
"Mari kita hilangkan pola pikir yang keliru yang menganggap kemiskinan tidak dapat dihapuskan dan menganggap bagian dari takdir, padahal sebenarnya miskin itu adalah kondisi hidup yang bisa berubah jika manusianya berniat mengubahnya," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy selaku Ketua TKPK Provinsi Sumbar mengatakan optimisme penanggulangan kemiskinan harus menjadi penyemangat. Pasalnya, Sumbar sebagai daerah yang tidak mengandalkan manufaktur dan industri bisa memiliki angka kemiskinan yang rendah.
"Itu berarti pertanian Sumbar dalam arti luas bergerak ke arah yg baik. Kita harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk program-program yang dijalankan. Setiap daerah karakteristiknya berbeda, jadi harus beda juga pendekatannya. Karena itu data menjadi hal yg sangat penting, salah data bisa salah program," tegas Audy.
Sebagai langkah awal untuk mengentaskan kemiskinan, dalam rakor ini dilakukan penandatanganan komitmen bersama seluruh ketua TKPK, yaitu wakil kepala daerah se-Sumatera Barat yang bertanggung jawab kepada kepala daerahnya masing-masing.
Di sisi lain, Ketua Pelaksana Rakor Medi Iswandi mengatakan rakor ini digelar untuk memperkuat sinergi kebijakan dan strategi dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal antara provinsi dan kabupaten kota. Hal tersebut tercantum dengan jelas dan konkret dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).
Tujuan lain dari rakor ini adalah optimalisasi program atau kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam bentuk program/kegiatan dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan.
"Melalui komitmen ini juga, kita secara bersama menggunakan data tunggal untuk menentukan dan menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial di Provinsi Sumbar dengan merujuk kepada Kepmen Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022, dengan pemutakhirannya yang telah diperingkat dan memuat rincian informasi by name by address atau disebut dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," papar Medi.
2023 Fokus Mentawai
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, secara umum pada periode September 2013 sampai dengan Maret 2022 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.
Selama lebih satu windu ini, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah ditekan cukup signifikan dari 384,08 ribu jiwa pada September 2013, menjadi 335,21 ribu jiwa pada Maret 2022.
Secara persentase juga mengalami penurunan dari 7,56% di September 2013, menjadi 5,92% di Maret 2022. Kondisi ini juga lebih rendah dari nasional yaitu 9,54%.
Untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, semua kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat telah dimasukkan ke dalam daerah penanganan kemiskinan ekstrem yang perlu dilakukan upaya percepatan untuk dihapuskan kemiskinan sampai 0%. Hal ini sesuai dengan target pada RPJMN 2019 - 2024.
Buya Mahyeldi juga memberikan perhatian khusus pada Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Sumbar, yaitu mencapai 4,84%.
Melalui rakor penanggulangan kemiskinan ini, Buya kembali mengingatkan untuk memprioritaskan program dan kegiatan di Kepulauan Mentawai.
"Oleh karena itu, pada tahun 2023 nanti saya sudah instruksikan SKPD terkait di Provinsi agar dapat memprioritaskan program/kegiatannya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sehingga Mentawai dapat keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem sebagaimana yang diberi label oleh pemerintah pusat," jelas Mahyeldi.
Sebagai informasi, hadir dalam rakor tersebut kurang lebih 150 peserta terdiri dari bupati dan walikota se-Sumbar, Ketua TKPK provinsi yg ex oficio adalah Wakil Gubernur Sumbar, Ketua TKPK kab/kota yg juga merupakan ketua TKPK kab/kota, sekretaris TKPK se-Sumbar serta kepala organisasi perangkat daerah terkait pengentasan kemiskinan di lingkup Pemprov Sumbar.
(prf/ega)
