DPRD Jambi Minta Pemprov Segera Atasi Angka Kemiskinan

Jambi

DPRD Jambi Minta Pemprov Segera Atasi Angka Kemiskinan

Ferdi - detikSumut
Selasa, 20 Sep 2022 16:21 WIB
Melihat Kehidupan Warga Kolong Fly Over Kampung Melayu 

Aktivitas penghuni kolong flyover Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (11/4). Warga yang tinggal disini kebanyakan berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur mereka berprofesi sebagai pemulung. Agung Pambudhy/Detikcom.  


Total ada 68 rumah yang diisi oleh setiap keluarga. Mereka terbagi dalam empat kelompok besar.
Ada sebagian rumah yang lantainya dilapisi keramik. Sebagian lagi masih beralaskan tanah. Hampir di setiap rumah ada televisi dan kipas angin. 
Data Pemprov DKI Jakarta hingga September 2012 , jumlah penduduk miskin di Jakarta pada tahun 2012 mencapai 366.770 orang, atau meningkat 3,70 persen dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 sebanyak 355.200 orang.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ririn Novianty menyentil soal jumlah penduduk miskin di Jambi yang mencapai 279,37 ribu selama 2022. Ia menilai jumlah itu cukup banyak sehingga dewan pun mempertanyakannya.

"Jumlah penduduk miskin ini cukup tinggi di Jambi sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS)," kata Ririn, Selasa (20/9/2022).

Pernyataan Ririn ini disampaikan saat rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap perubahan APBD Jambi 2022 pada Senin (19/9). Ririn yang juga merupakan Komisi II bidang ekonomi dan keuangan itu juga ingin Pemprov Jambi dapat mengatasi soal angka kemiskinan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kepada pemerintah bahwa dengan anggaran yang ada bagaimana berupaya untuk menekan angka kemiskinan mulai dari tingkat pengangguran," ujar Ririn.

Tidak hanya itu, ia juga mempertanyakan soal nilai tukar petani (NTP) Provinsi Jambi yang terakhir hanya mencapai 119,74 atau turun sebesar 5,95%. Maka dari itu Ririn meminta agar Pemprov Jambi dapat menanggapi hal tersebut.

ADVERTISEMENT

"Mohon tanggapan dari pemerintah terkait hal ini," terang dia.

Ririn juga menyebut selama ini bahwa pemerintah daerah perlu terus melakukan pendataan asset daerah, serta manfaat yang diperoleh dari asset tersebut, sebagai salah satu penambahan pendapatan asli daerah (PAD), ataupun yang dikelola oleh pihak ketiga.

"Kemudian kami dari fraksi PAN juga sampaikan bahwa OPD atau instansi pelayanan seperti Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Raden Mataher, PUPR yang mengalami perubahan atau pergeseran anggaran, dengan anggaran cukup besar. Kami ingin menanyakan sejauh mana efek serta manfaat yang ingin dicapai terutama untuk pelayanan atau fasilitas yang menunjang kemudahan dan kesejahteraan masyarakat. Mohon tanggapan dari pemerintah," tanya Dewan Dapil Batang Hari-Muaro Jambi itu.




(fhs/ega)


Hide Ads