.webp)
Sejumlah ruas jalan di Pekanbaru, Riau rusak akibat proyek instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) berbuntut masyarakat melayangkan somasi ke Menteri PUPR hingga Penjabat Wali Kota, Muflihun. Seperti apa kerusakan jalan itu?
Pagi tadi, Selasa (13/9/2022), detikSumut menyusuri sejumlah ruas jalan rusak di jalur proyek IPAL. Di mana terlihat banyak jalan berlubang karena tak kunjung diperbaiki setelah digali.
Di Jalan Dahlia misalnya, terlihat jalan rusak dan berlubang membuat pengendara harus hati-hati saat melintas. Begitu juga di Jalah KH Ahmad Dahlan, jalan rusak dan berlubang cukup berbahaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa kerusakan jalan juga terlihat di sejumlah persimpangan. Jalan-jalan itu rusak setelah dilakukan tambal sulam dan tidak merata.
Sebelumnya, somasi dilayangkan Tim Advokat Pejuang Riau setelah menerima kuasa perwakilan masyarakat dan organisasi masyarakat di Pekanbaru. Mereka melakukan somasi ke pejabat terkait akibat dampak proyek yang tak kunjung tuntas.
"Somasi ini mengeluhkan proyek instalasi pembuangan air limbah (IPAL) yang telah dikerjakan PT Wijaya Karya (Wika) dan PT Hutama Karya (HK). Proyek diduga sudah menyebabkan kerusakan pada jalan-jalan di Pekanbaru," terang Ketua Tim Advokat Pejuang Rakyat, Suroto kemarin.
 Jalan rusak di Pekanbaru. (Foto: Raja Adil Siregar/detikSumut) |
Dalam somasi yang dilayangkan itu, masyarakat menilai sejumlah titik jalan di Pekanbaru rusak. Jalan-jalan rusak akibat proyek yang digarap sejak tahun 2018 lalu.
"Kondisi sekarang dibeberapa titik jalan di Pekanbaru masih ada yang dalam tahap pengerjaan. Tetapi banyak juga pekerjaan IPAL sudah selesai jalan dibiarkan dalam keadaan rusak dan buruk," kata Suroto.
Kondisi itu tentu menimbulkan berbagai ketidaknyamanan dan kerugian kepada pengguna jalan. Termasuk pedagang dan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan proyek.
"Berdasarkan surat kuasa yang diberikan kami Tim Advokat Pejuang Riau dalam sehari dua hari ini akan menyampaikan somasi kepada Kementrian PUPR, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, Direktur PT Wijaya Karya dan Direktur PT Hutama Karya," katanya.
Selain pejabat tersebut, sejumlah pejabat yang akan juga disomasi adalah Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun. Somasi itu dilayangkan karena dinilai tak mengawasi proyek selama pengerjaan.
"Kami juga akan melakukan gugatan terhadap Pemerintah Kota Pekanbaru karena tidak melakukan pengawasan terhadap proyek ini. Somasi akan kita kirimkan juga ke Pj Wali Kota. Masalah kerusakan jalan bukan baru. Artinya kita sudah dapat banyak keluhan semua soal kerusakan jalan," imbuh kuasa hukum lain, Zulkarnain Kadir.
(ras/dpw)
