Warga Kota Binjai melakukan aksi protes menanam pohon pisang di jalan rusak bekas galian. Menyikapi itu DPRD akan memanggil Kadis PUPR Binjai untuk meminta klarifikasi.
"Dalam waktu dekat kita panggil (RDP) untuk pembahasan itu, masukkan untuk penggunaan anggaran skala prioritas," kata anggota DPRD Binjai, Joko Basuki kepada detikSumut, Jumat (2/9/2022).
Politisi Partai Gerindra tersebut merasa kecewa terhadap kinerja Pemkot Binjai dalam merencanakan anggaran dan pelaksanaannya. Harusnya, kata di, ada skala prioritas dalam penentuan anggaran untuk yang bersifat kepentingan umum.
"Jadi aku sebagai wakil rakyat itu aku sangat kecewa terhadap kinerja Pemkot Binjai, mereka merencanakan anggaran tidak sesuai dengan prioritas anggaran," ungkapnya.
"Prioritas utama itu artinya mana yang dipentingkan untuk kepentingan umum seperti jalan, parit dan infrastruktur jalan itu yang sangat penting," sambungnya.
Dinas PUPR harusnya kata dia harus mengkroscek terlebih dahulu sebelum mengajukan anggaran. Sehingga jalan yang diperbaiki adalah jalan yang betul-betul rusak bukan jalan yang bagus kemudian ditambal kembali.
"Jangan jalan yang sudah bagus ditambal-tambal, tetapi mana jalan yang rusak itu yang diperbaiki sesungguhnya, artinya prioritaskan anggaran itu cek dulu, terutama (dinas) PUPR," ujarnya.
Terkait apakah jalan tersebut sudah masuk ke dalam pengesahan APBD tahun 2022, Joko mengaku belum mengetahuinya. Namun, perbaikan jalan tersebut menurutnya harus menjadi prioritas dan bisa dimasukkan di P-APBD tahun 2022 maupun di rancangan APBD tahun 2023 nanti.
"Apakah sudah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2021 pelaksanaan tahun 2022 saya belum tahu ini, kalau belum itu harus segera di P-APBD atau dirancangan APBD 2023 itu harus masuk, wajib," tutupnya.
Simak Video "Video: Jalan Rusak di Tulungagung Ditanami Pohon Pisang oleh Warga"
(astj/astj)