Sekjen PDIP Sesalkan Perusakan Baliho Tak Berizin Puan Maharani

Medan -

Relawan memasang ratusan baliho Puan Maharani Presiden 2024 di Medan, tanpa izin. Baliho yang terletak di Jalan Letda Sujono kemudian dirusak oleh orang tidak dikenal (OTK).

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hatso Kristianto menyayangkan insiden tersebut. Menurut dia baliho merupakan bagian dari komunikasi politik. Sehingga dia menyayangkan pengerusakan yang baliho Puan Maharani tersebut karena sebagai orang Timur menurutnya tidak ada budaya merusak.

"Baliho itu kan bagian dari komunikasi politik, sehingga kami sangat menyesalkan ketika hal itu dilakukan karena itu tidak sesuai dengan budaya kita sebagai orang Timur kita tidak punya tradisi merusak," kata Hasto Kristiyanto, Sabtu (13/8/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu disampaikan Hasto saat konferensi pers di acara 'Banteng Ride & Night Run' di Medan. Acara tersebut, terlihat dihadiri sejumlah kader PDI Perjuangan, seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wali Kota Medan Bobby Nasution dan sejumlah kader yang lain.

Lebih lanjut Hasto mengungkapkan masyarakat Timur menghormati kesopanan. Sehingga ketika ada oknum-oknum yang melakukan cara-cara yang tidak benar menurutnya menjadi tolak ukur dalam membangun keharmonian dalam masyarakat.

"Kita ini sebenarnya masyarakat Timur, kita ini menghormati berbagai kesopanan sehingga ada oknum-oknum yang melakukan dengan cara-cara yang tidak benar ya itu menjadi tolak ukur bagi kita semua dalam membangun keharmonian di dalam masyarakat," ungkapnya.

Hasto menilai penggunaan baliho sebagai komunikasi politik merupakan hal wajar dalam demokrasi Indonesia. Sehingga dia berharap semua pihak menjaga kondusifitas dan kerukunan, karena Indonesia mempunyai tradisi gotong-royong.

"Bangsa Indonesia ini punya tradisi membangun dengan kebudayaan gotong-royong, sehingga tentu saja kami mengharapkan kita bersama-sama untuk menjaga seluruh kerukunan penghormatan kita, dan komunikasi politik melalui baliho melalui spanduk itu hal yang sangat wajar dalam demokrasi kita,"

Ketika ditanya apakah pengerusakan itu menunjukkan rivalitas politik menuju 2024 semakin memanas, Hasto menegaskan bahwa orang yang melakukan pengerusakan tersebut tidak paham kebudayaan Indonesia.

"Rivalitas itu rivalitas yang baik bukan rivalitas yang merusak, yang merusak itu bukan orang Indonesia karena dia tidak paham kebudayaan kita," tutupnya.

Baliho Puan Maharani Presiden 2024 Tak Punya Izin. Baca Halaman Berikutnya:

Pemkot Medan sendiri memastikan bahwa baliho Puan Maharani Presiden 2024 yang ada saat ini tidak memiliki izin.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTPS) Medan Ferry Ichsan ketika dikonfirmasi terkait keberadaan baliho tersebut mengatakan belum mengetahui adanya baliho tersebut. Namun, secara peraturan kata dia pihaknya tidak mungkin mengeluarkan izin untuk pemasangan di ruang milik jalan.

"Belum saya cek, tapi secara peraturan yang jelas kami tidak mungkin mengeluarkan izin di ruang milik jalan untuk jenis reklame dimaksud," kata Ferry Ichsan kepada detikSumut, Kamis (11/8/2022).

Dia meminta waktu untuk mengecek keberadaan baliho tersebut. Karena menurutnya media seperti baliho ini merupakan media yang tidak permanen dan bukan berkonstruksi.

"Nanti dicek dahulu, karena media seperti ini sifatnya non permanen dan bukan berkonstruksi dan bukan jenis reklame," tutupnya.

Relawan Akui Baliho Puan Maharani Presiden Tak Punya Izin

Ratusan baliho Puan Maharani Presiden 2024 terpasang di Kota Medan. Relawan Puan Maharani (PMP) yang memasang baliho atau reklame tersebut mengakui belum mengantongi izin dari Pemkot Medan.

"Sampai saat ini belum (minta izin), kalau dari kita belum ada, tapi begini ketika orang itu bilang mengurus izin atau segala macam, harusnya yang bicara itu harus berbicara dengan benar," kata Alian Napiah Siregar, Ketua PMP Sumut kepada detikSumut, Kamis (11/8/2022).

Alian kemudian menyinggung banyaknya baliho atau reklame liar yang berdiri tanpa izin. "Semua kita lihat orang-orang bisa buat kenapa kita tidak? Begitu," sebutnya.

Dia tidak mempersoalkan jika baliho Puan Maharani Presiden 2024 yang mereka pasang ditertibkan Pemkot Medan. Namun dengan catatan, penertiban tidak boleh tebang pilih.

"Kalau memang wajib dibersihkan, saat ini kita melanggar peraturan, semua yang namanya baliho semua yang namanya reklame dalam bentuk apapun harus ditertibkan, jangan tebang pilih," tuturnya.