Sumatera Barat

484 Titik Panas Terdeteksi, Sumbar Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan

Hanifa Widyas - detikSumut
Rabu, 13 Jul 2022 21:56 WIB
Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy memimpin Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) Se-Sumatera Barat di Kabupaten Sijunjung, Rabu (13/7).
Foto: Dok. Pemprov Sumbar
Jakarta -

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy memimpin Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) Se-Sumatera Barat di Kabupaten Sijunjung, Rabu (13/7). Apel tersebut dilaksanakan guna meningkatkan kesiagaan terhadap jumlah titik panas di Sumbar yang bertambah hingga mencapai 484 titik pada Juni 2022.

Dibandingkan jumlah titik api pada 2021 lalu, jumlah ini meningkat sebanyak 167 persen. Berdasarkan Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla Sumbar, untuk periode Januari hingga Mei 2022, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumbar mencapai 9.045 Ha. Hal ini menjadikan Sumatera Barat berada pada posisi kedua dengan luas kebakaran hutan dan lahan tertinggi di Indonesia, sekaligus tertinggi di Pulau Sumatera.

"Tiga wilayah terbanyak ditemukannya titik panas adalah di Kabupaten Pesisir Selatan, Dharmasraya dan Limapuluh Kota. Untuk itu apel ini dilaksanakan agar kita siap siaga mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di Sumbar," tutur Wagub Audy dalam keterangan tertulis, Rabu (13/7/2022).


Dihadapan seluruh UPTD Brigade Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Sumbar yang hadir dalam apel, ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.

Adapun langkah yang telah diambil, antara lain optimalisasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), pengembangan aplikasi prediksi kebakaran hutan dan lahan secara temporal serta spasial dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial, juga membangun kemitraan dengan TNI, Polri, dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri, seperti PT Bukit Raya Mudisa (PT BRM).

"Upaya pencegahan kebakaran hutan yang dilakukan diantaranya sosialisasi penyiapan lahan tanpa bakar dan peringatan dini kebakaran, penyuluhan kepada masyarakat tentang penyiapan lahan tanpa bakar atau alternatif pembakaran dengan asap minimal dan pembakaran bergilir," lanjutnya.

Audy berpendapat jika pembinaan dan peningkatan ketaatan kepada pengusaha perkebunan dan pemegang izin usaha bidang kehutanan dalam penerapan penyiapan lahan tanpa bakar juga perlu ditingkatkan.

Pembinaan tersebut dilanjutkan dengan kampanye dampak asap, penerapan pengetahuan tradisional dalam pengendalian kebakaran pada masyarakat, dan penyebarluasan peringatan dini karhutla.

Ia juga menyampaikan upaya pelaporan dan pemantauan berjenjang kebakaran diperlukan. Salah satunya dengan adanya jaminan perusahaan untuk penyiapan lahan tanpa bakar.

"Hal lain yang diperlukan tentunya penegakan hukum, melalui pemberdayaan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) lingkungan dan kehutanan, penerapan tindak pidana korporasi pada kasus pembakaran hutan dan lahan, fatwa Mahkamah Agung terhadap alat-alat bukti untuk meyakinkan hakim, serta pembentukan publik opini terhadap kasus-kasus karhutla yang sedang berlangsung," jelasnya.

Audy berpesan supaya upaya dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan serta lahan bisa digerakkan oleh seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, maupun partisipasi masyarakat.

"Petugas di Satgas Dalkarhutla Provinsi, Brigade Dalkarhutla di KPH, TNI, POLRI, BPBD petugas pemadam kebakaran, Masyarakat Peduli Api (MPA), tim reaksi cepat dari perusahaan, agar tetap siaga dan memastikan peralatan sudah siap siaga setiap saat," pungkasnya.

Apel ditutup dengan simulasi pemadaman kebakaran hutan serta peninjauan sarana dan prasarana pengendalian karhutla yang dimiliki masing-masing UPTD Brigade KPHL juga PT BRM.

(akd/ega)