.webp)
Sejumlah kader PDI Perjuangan (PDIP) mulai dikait-kaitkan menjadi pengganti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia pada 1 Juli 2022.
Dilansir dari detikNews, saat ini posisi MenPAN-RB masih diisi oleh Menko Polhukam Mahfud Md sebagai ad interim. Meski PDIP menyebut bahwa pengganti Tjajo Kumolo merupakan hak prerogatif Presiden, namun mereka mulai memunculkan sejumlah nama.
"Siapa pun penggantinya, bagi kita, PDIP kan masih sedang dalam suasana berduka. Jadi kita serahkan kepada Pak Jokowi," kata Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/7).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Djarot mengatakan posisi MenPAN-RB harus diisi dengan sosok yang memahami dan berpengalaman di bidang pemerintahan. Dia mengungkapkan banyak kader PDIP yang memiliki pengalaman demimian, namun semua keputusan ada di tanga Jokowi.
"Ya itu tergantung Pak Jokowi juga, Ketum untuk penugasan. Sifatnya penugasan. Kalau you tanya apakah PDIP ada kader? Banyak. Artinya apa, mereka-mereka ini kan harus sudah memahami, sudah punya pengalaman di dalam tata kelola pemerintahan," ujar Djarot.
Djarot kemudian menyebutkan sejumlah nama. Dia menyebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang berpeluang menggantikan Tjahjo Kumolo.
"Kita banyak stok ada Pak Ganjar, ada Pak Olly, sebagai gubernur. Jadi kita banyak stok yang baik-baik lagi belum lagi kepala daerah kita yang di kabupaten/kota maupun provinsi dan sebagainya. Jadi stok kader di PDIP mencukupi, karena kita rutin sistematis berkelanjutan mengadakan sekolah partai dan kaderisasi yang salah satunya adalah ini," ujar mantan Gubernur DKI itu.
Djarot juga tak menutup kemungkinan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP Ahmad Basarah bisa menggantikan Tjahjo Kumolo di posisi MenPAN-RB. Meski demikian, Djarot sekali lagi menegaskan urusan pengganti Tjahjo Kumolo sesuai kewenangan Jokowi dan penugasan Megawati.
"Pak Hasto juga bisa. Artinya apa kita banyak stok, Pak Basarah juga bisa, kita banyak stok ya dari PDIP banyak stok Pak Basarah oke, Pak Hasto oke, tergantung kepada dari penugasan. Yang punya kewenangan itu Ibu Ketum, tapi yang menentukan siapa, presiden karena yang menentukan itu presiden. Yang jelas adalah partai akan mendukung penuh tugas-tugas dari presiden dan menyukseskan program-program beliau sampai dengan akhir masa jabatan," lanjut dia.
(dpw/dpw)
