Berita Nasional

Lili Pintauli Segera Disidang Etik Soal Fasilitas Nonton MotoGP

Tim detikNews - detikSumut
Jumat, 01 Jul 2022 10:30 WIB
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar (tengah) memberi keterangan pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2020) terkait penetapan tersangka korupsi pengadaan satelit di Badan Informasi dan Geospasial (BIG). KPK menetapkan Kepala BIG periode 2014-2016, Priyadi Kardono dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) periode 2013-2015, Muchamad Muchlis sebagai tersangka korupsi. Nilai kerugian negara dari dugaan praktik tersebut ditaksir mencapai Rp 179,1 miliar.
Lili Pintauli Siregar (Foto: Ari Saputra)
Medan -

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar akan menjalani sidang dugaan pelanggaran etik pada 5 Juli mendatang. Sidang etik itu diselenggarakan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap Lili karena dia diduga menerima gratifikasi fasilitas MotoGP Mandalika psa Maret 2022.

Sidang etik terhadap Lili itu dikonfirmasi oleh Dewas KPK Albertina Ho.

"Ya (sidang etik Lili Pintauli Siregar dijadwalkan tanggal 5 Juli)" kata Albertina dikutip dari detikNews, Jumat (1/7/2022).


Pada sidang etik itu, Dewas KPK akan memutuskan vonis terhadap dugaan fasilitas MotoGP yang diterima Lili. Jika terbukti bersalah, tokoh perempuan asal Sumatera Utara itu akan kembali dihukum Dewas KPK.

Lili sudah kesekian kalinya dilaporkan ke Dewas KPK. Terbaru, Lili diduga menerima fasilitas serta akomodasi menonton gelaran MotoGP Mandalika pada Maret 2022. Dalam laporan itu, Lili Pintauli diduga menerima tiket penginapan dan tiket MotoGP Mandalika.

Diketahui, Dewas KPK telah meminta konfirmasi pihak BUMN, yakni PT Pertamina, untuk membawa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara ini.

Dokumen itu antara lain tiket MotoGP pada Grandstand Premium Zone A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort. Lili sebelumnya juga pernah dijatuhi sanksi etik pemotongan gaji terkait penyalahgunaan pengaruh dan hubungannya dengan pihak beperkara di KPK, yakni Walkot Tanjungbalai nonaktif M Syahrial.

ICW Desak Lili Mundur

Dilansir dari detikNews, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Lili jika terbukti bersalah.

"Jika persidangan kode etik memutuskan Saudari Lili bersalah, maka lengkap sudah bukti konkret kehancuran KPK pada rezim Firli Bahuri," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (30/6) kemarin.

"Bagaimana tidak, selain kinerja lembaga yang terbilang buruk selama tiga tahun terakhir, ternyata juga diikuti dengan rendahnya integritas para pimpinannya," lanjutnya.

Dalam tiga tahun terakhir, kata Kurnia, pimpinan KPK periode 2019-2023 telah empat kali melanggar kode etik. Dia menyebut pelanggaran etik itu dilakukan oleh Firli Bahuri dan Lili, sama-sama sebanyak dua kali.

"Patut diingat, jika ditambah dengan dugaan kesalahan Lili, maka selama tiga tahun terakhir Pimpinan KPK periode 2019-2023 telah empat kali terbukti melanggar kode etik. Masing-masing dilakukan oleh Firli (dua kali) dan Lili (dua kali)," ujar Kurnia.

Kurnia mengatakan jika Lili terbukti melanggar terkait dugaan penggunaan fasilitas MotoGP, ICW meminta agar Dewas KPK tidak segan menjatuhi sanksi berat berupa permintaan pengunduran diri Lili, sebagaimana yang tertuang di Pasal 10 ayat (4) huruf b Peraturan Dewas KPK No 2/2020. Ada dua argumentasi ICW dalam desakan tersebut.

"Ada sejumlah argumentasi untuk menguatkan permintaan ICW kepada Dewan Pengawas. Pertama, perbuatan yang diduga dilakukan oleh Saudari Lili tidak sekadar melanggar etik, melainkan termasuk ranah pidana, yakni gratifikasi," lanjut Kurnia.

"Kedua, ini merupakan bentuk pengulangan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili. Oleh karena itu, atas argumentasi tersebut, sudah sewajarnya Dewan Pengawas berani untuk meminta Saudari Lili segera hengkang dari KPK," sambungnya.

ICW mendesak agar nantinya dalam sidang etik Lili, komposisi majelis sidang terbebas dari konflik kepentingan. Menurut Kurnia, terdapat salah seorang Dewas yang pernah menjadi bagian dari panitia seleksi pimpinan KPK.

"ICW mendesak agar komposisi majelis sidang etik Saudari Lili Pintauli Siregar bebas dari konflik kepentingan. Sebab, salah satu anggota Dewan Pengawas ada yang pernah menjadi Panitia Seleksi Pimpinan KPK," tegas Kurnia.

"Jika kemudian Ia ditunjuk menjadi majelis, bukan tidak mungkin sikap yang bersangkutan akan subjektif guna mempertahankan pilihannya terdahulu," tuturnya.



Simak Video "Warga Serbu Bukit Tonton Langsung MotoGP"
[Gambas:Video 20detik]
(dhm/astj)