.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan melakukan reshuffle, Rabu 15 2022, besok. Sejumlah menteri telah dipanggil ke Istana hari ini. Di kabinet saat, ini ada dua menteri yang berasal dari Sumatera Utara, posisi mereka aman nggak ya ?.
Adapun menteri yang berasal dari Sumut adalah Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves). Luhut juga sering disebut sebagai menteri segala urusan. Maklum, opung Luhut kerap mendapat tugas tambahan dari Presiden Jokowi.
Selanjutnya ada Yasonna H Laoly yang saat ini menjabat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham). Luhut dan Yassona merupakan 'orang lama' di kabinet. Keduanya sudah menjabat dari periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanya Yassona yang posisinya tidak pernah bergeser, dari awal menjabat adalah Menkumham. Sedangkan Luhut sudah beberapa kali reposisi, mulai dari Kepala Kantor Staf Presiden, Menteri Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
Di awal periode kedua Presiden Jokowi, ada tiga menteri yang berasal dari Sumut, satu lagi yakni Juliari Batubara. Namun, politikus PDIP itu dicopot lantaran terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Kemudian posisi Juliari digantikan Tri Risma Harini.
Dilansir dari detikNews, Sekretaris Kabinet Pramono Anung buka suara terkait kabar reshuffle. Dia mengatakan, perombakan kabinet sepenuhnya ada di tangan Jokowi.
"Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja, ya, terserah presiden. Mau hari ini, mau besok, mau lusa. Tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden," kata Pramono di komplek Istana Merdeka, Jakarta dikutip detikNews, Selasa (14/6/2022).
Menurutnya, Jokowi mengetahui secara jelas kondisi kabinet saat ini. Tentu, kebutuhan dalam kabinet sudah diketahui Jokowi.
"Kan beliau sudah 8 tahun di pemerintahan ini dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini," ujarnya.
Pramono juga merespons kabar PAN masuk dalam kabinet. Lagi-lagi dia menyerahkan hal itu kepada Presiden.
"Ya itu kewenangan sepenuhnya Presiden mau kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa, Presiden yang tahu karena pemerintahan ini masih dua tahun lagi. Sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu, Presiden yang memutuskan," ujarnya.
(astj/astj)
