.webp)
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mendatangi salah satu rumah makan Padang yang ada di kawasan Kertajaya Indah, Surabaya. Khofifah datang untuk mengecek makanan non-halal di lokasi iut usai heboh rendang babi di Jakarta.
"Kami ingin mengajak seluruh masyarakat dari viralnya informasi yang beredar. Katanya ada rendang babi di restoran Padang. Kalau rumah makan Padang atau namanya Minang jadi rumah makan ini dijamin kehalalannya," kata Khofifah di lokasi, Sabtu (11/6/2022).
Khofifah mengatakan saat di lokasi dirinya bertanya kepada pengusaha rumah makan apakah menjual makanan non-halal. Dari pengakuan pemilih rumah makan, mereka hanya menjual makanan halal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tadi sempat bertanya ke pemilik, dan mereka menjamin bahwa memang rumah makan padang tidak menjual makanan non-halal," ungkap Khofifah.
"Dari situ saya juga sampaikan, agar memberi kenyamanan dan keamanan ke konsumen, paling tidak di depan rumah makan dipasang stiker atau imbauan bahwa 100 persen halal," sambungnya.
Khofifah menjelaskan keberadaan rumah makan Padang ini sudah hampir ada di seluruh Indonesia. Untuk itu, rumah makan Padang harus menjamin bahwa apa yang mereka jual adalah produk yang halal.
"Jaringan kuliner nasi Padang itu luar biasa, kebetulan ini PPKM sudah level 1 semua, ekonomi bergeliat termasuk sektor makanan dan minuman. Rumah makan harus memberi jaminan bahwa apa yang mereka jual produknya ke konsumen itu halal. Agar konsumen merasa aman dan nyaman," tandas Khofifah.
Seperti diketahui, usaha nasi Padang babi ini mulai membuat heboh setelah Ikatan Keluarga Minang (IKM) menerima aduan. DPP IKM yang mulanya mengungkap adanya usaha nasi Padang babi itu.
"Sebagai Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang, saya sudah mendengar soal restoran di Jakarta yang bikin keresahan masyarakat Minang," kata Ketua Harian DPP IKM Andre Rosiade dalam keterangannya, Jumat (10/6/2022).
Usaha nasi Padang babi itu mendapat kritik hingga kecaman karena tidak sesuai filosofi masyarakat Minang yang identik dengan Islam. Terlebih, namanya menggunakan bahasa Minang. Pemprov DKI Jakarta sampai ikut turun tangan.
(afb/afb)
