.webp)
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan merekrut 1.000 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rencananya, proses rekrutmen akan dilaksanakan tahun ini.
"Di tahun ini kan kita sudah buka untuk tenaga PPPK, seribu. Tetapi itu untuk tiga, tenaga guru pendidikan, kesehatan dan penyuluh pertanian," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumut Faisal Arif Nasution, Senin (6/6/2022).
Faisal mengatakan untuk jadwal proses rekrutmen masih menunggu dari pemerintah pusat. Hal ini karena proses rekrutmen itu dilakukan oleh pemerintah pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita tunggu petunjuk teknis, karena panitianya itu nasional. Instansi pembinaannya itu kementerian terkait. Jadi sudah dilakukan komunikasi agar segera lah pansel itu dibentuk agar pengadaannya segera dimulai," tuturnya.
Faisal menambahkan, untuk tahun depan mereka akan memaksimalkan penerimaan PPPK. Penerimaan itu untuk menyerap tenaga honorer setelah pemerintah secara resmi menghapus tenaga honorer pada November 2023 mendatang.
"Jadi diharapkan nanti di tahun depan, kita sesuaikan dengan keuangan juga. Jika bisa 2.000, kita akan ikut untuk pengadaan 2000," jelasnya.
Untuk diketahui, Pemprov Sumut membatalkan penerimaan PPPK pada tahun 2021 yang lalu. Pembatalan ini dilakukan dengan alasan anggaran untuk PPPK itu akan dialihkan untuk anggaran pembangunan infrastruktur.
"Bukan membatalkan, ditunda, sampai Rp 600 M itu menggajinya. Saat kondisi seperti ini Rp 600 M, saya butuh infrastruktur. Ada uang Rp 600 M, tapi saya fokuskan ke infrastruktur. Jalan-jalan kita ini begitu buruk. Tahun depan kita anggarkan, tahun ini tolong ditunda dulu," kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, 13 Juli 2021 lalu.
(afb/dpw)
