Bengkulu

Jalan Digali Tanpa Persetujuan Tukar Guling, Perusahaan Batu Bara Bisa Dipidana

Hery Supandi - detikSumut
Sabtu, 28 Mei 2022 17:12 WIB
Jalan provinsi yang digali perusahaan batu bara.
Jalan provinsi yang digali perusahaan tambang batu bara. (Foto: Hery Supandi/detikSumut)
Bengkulu -

PT Injatama, perusahaan tambang batu bara yang menggali jalan provinsi di Desa Gunung Payung, Bengkulu terancam dipidanakan karena diduga tak mengantongi persetujuan tukar guling dengan Pemprov Bengkulu.

Perusahaan itu memang dikabarkan telah menyiapkan dana sekitar Rp 5 miliar untuk membangun jalan pengganti yang tak jauh dari lokasi jalan yang digali mereka.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali mengatakan, sejak awal PT. Injatama itu sudah melanggar. Meskipun ruas jalan provinsi itu masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP), tidak bisa secara langsung melakukan aktifitas pertambangan apalagi sampai menghilangkan aset milik provinsi.


"Apa yang dilakukan PT Injatama merupakan kesalahan besar karena melakukan pembongkaran jalan untuk mengambil batu bara. Padahal jalan tersebut merupakan aset pemerintah," kata Tantawi, Sabtu (28/05/2022).

Tantawi menjelaskan, jalan tersebut merupakan fasilitas umum bagi masyarakat tiga kecamatan, yakni Ketahun, Napal Putih dan Ulok Kupai. Seharusnya sebelum melakukan aktifitas pertambangan, perusahaan terlebih dahulu merampungkan proses tukar guling dengan Pemprov selaku pemilik aset.

"Kalau sesuai proses yang berlaku seharusnya jalan yang bakal ditambang atau digali, harus sudah ada pengganti jalan yang memiliki kualitas dan fungsi yang sama," jelas Tantawi.

Tantawi mengungkapkan, setelah ada persetujuan tukar guling, barulah dilengkapi persyaratan atau dokumen lainnya yang nanti menjadi dasar bagi Pemprov untuk melakukan penghapusan dan memasukkan data aset yang baru.

"Proses tukar guling ini tidak sama mekanismenya dengan hibah. Karena tidak bisa bagi Pemprov memberi hibah pada investor," tutup Tantawi.

Tantawi mengingatkan agar Pemprov tidak gegabah dalam masalah ini, karena bila salah bisa ikut tersandung masalah hukum. Karena yang membangun jalan pengganti, sepenuhnya tanggungjawab perusahaan tambang yang telah merusak jalan.

Sementara itu Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso mengatakan, pihaknya sudah pernah turun meninjau ruas jalan, baik yang ditambang perusahaan ataupun penggantinya.

"Bahkan perencanaannya juga tengah berproses. Tapi kita pastikan realisasi pembangunannya tidak bisa langsung dilakukan begitu saja," ungkap Tejo.

Mengingat, lanjut Tejo, dalam pergantian ruas jalan tersebut ada proses atau mekanisme hibah yang harus dilalui. Tahapan proses hibah inilah yang belum rampung.

"Ruas jalan itu merupakan aset provinsi, tentu saja dalam proses hibah ada aturannya. Kewenangan proses hibah itu di BPKD, dan juga diketahui pihak lain seperti DPRD Provinsi Bengkulu," kata Tejo.

Disamping itu, tambah Tejo, karena persoalan ini sudah menjadi atensi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, tentu saja pihaknya harus tetap konsultasi dan koordinasi dengan kejaksaan.



Simak Video "Gempa 5,4 M Guncang Perairan Bengkulu"
[Gambas:Video 20detik]
(dpw/dpw)