.webp)
Netralitas aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Pilkada Sumatera Selatan. Bawaslu pun terus mewanti-wanti agar semua ASN menjunjung tinggi netralitasnya.
Salah satu yang tak luput dari perhatian adalah keberpihakan pemerintahan di tingkat pemerintahan terbawah. Kepala desa dan lurah diminta meminimalisir agenda politik praktis hingga digelarnya pemilihan 27 November 2024 mendatang.
"Kepada para kades dan lurah sebisa mungkin meminimalisir pelanggaran-pelanggaran netralitas. Jaga netralitas," ujar Anggota Bawaslu Sumsel Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Sarkani, Selasa (12/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain mengingatkan netralitas, kades dan lurah juga diminta melakukan pengawasan di wilayahnya. Mereka juga diminta untuk mengajak masyarakat menolak politik uang yang kerap terjadi ketika pemilihan digelar.
"Setop politik uang, mari ajak masyarakat memilih calon kepala daerah sesuai kebutuhan dan hati nurani kita," katanya.
Sarkani menjelaskan, sinergi antarpengawas dan pemerintah akan ditingkatkan untuk menjaga pilkada berlangsung aman, damai dan lancar. Strategi itu akan dipakai bersama dengan pengawasan oleh masyarakat.
"Ada beberapa strategi, tapi lebih melakukan pencegahan untuk meminimalisir pelanggaran netralitas kades. Kita juga membangun sistem penanganan pelanggaran netralitas kades yang afirmatif dan terintegrasi secara transparan dan akuntabel. Kita juga mendorong pengawasan partisipatif dari masyarakat," katanya.
(dai/dai)
