Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan pemberian dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan secara transparan, selektif, dan tepat sasaran. Setiap bantuan juga wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ratu Dewa mengatakan sosialisasi tersebut penting untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak mengenai aturan dan mekanisme pemberian hibah. Sebab, masih ditemukan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan hibah di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, dana hibah bukan merupakan bantuan yang otomatis bisa diterima setiap tahun. Penganggarannya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah kebutuhan belanja wajib dan prioritas pembangunan terpenuhi.
"Ruang fiskal Kota Palembang terbatas. Karena itu, setiap usulan hibah harus dipertimbangkan secara cermat. Seluruh anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus memberikan manfaat yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Ratu Dewa kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Dia menjelaskan, pengusulan hibah harus disampaikan secara tertulis kepada wali kota pada tahapan perencanaan, dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait. Usulan tersebut juga harus masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebelum dilanjutkan ke tahapan penyusunan KUA dan PPAS hingga penganggaran dalam APBD.
"Untuk perencanaan Tahun Anggaran 2028, proses pengusulan dijadwalkan mulai Desember 2026 melalui penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Sementara forum perangkat daerah paling lambat dilaksanakan pada akhir Februari 2027," ungkapnya.
Ratu Dewa meminta setiap proposal hibah disusun secara lengkap dan terukur, termasuk menjelaskan peruntukan serta kebutuhan yang diajukan. Persyaratan administrasi dan legalitas calon penerima juga harus dipenuhi.
Dia mengingatkan dana hibah tidak boleh digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional seperti honorarium, perjalanan dinas, maupun alat tulis kantor (ATK).
Selain itu, hibah tidak boleh diberikan secara rutin atau berkesinambungan. Setiap kegiatan yang dibiayai melalui hibah harus dirancang agar dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran sesuai ketentuan.
"Jangan sampai ada usulan yang tidak jelas peruntukannya. Semua harus melalui evaluasi dan verifikasi sesuai aturan," ujarnya.
Kata Dewa, untuk mencegah penyimpangan, perangkat daerah yang ditunjuk juga diminta melakukan evaluasi secara objektif terhadap aspek legalitas, administrasi, serta kesesuaian usulan dengan sasaran pembangunan daerah.
Proses tersebut harus berjalan profesional dan bebas dari konflik kepentingan. Ratu Dewa juga mengingatkan agar tidak ada janji pemberian hibah kepada pihak tertentu di luar mekanisme yang telah ditetapkan.
Seluruh tahapan pemberian hibah, mulai dari pengajuan proposal, evaluasi, penganggaran hingga penyaluran, wajib dicatat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Penyaluran dana baru dapat dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penerima juga wajib menggunakan dana sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), membuat laporan pertanggungjawaban, serta mengembalikan sisa dana yang tidak terpakai ke kas daerah.
Ratu Dewa menyebut pengelolaan hibah menjadi salah satu perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), termasuk tindak lanjut atas rekomendasi KPK dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dia pun menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama Bapperida, BPKAD, dan Inspektorat, segera menyusun alur kerja yang jelas terkait mekanisme penerimaan proposal, verifikasi, batas waktu pengusulan hingga penyampaian hasil evaluasi.
Sementara itu, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menekankan pentingnya kesamaan pemahaman antara pemerintah sebagai pemberi hibah dan lembaga atau organisasi sebagai penerima.
Fatoni menjelaskan, calon penerima hibah harus terlebih dahulu mengajukan proposal yang memuat rincian kebutuhan dan rencana penggunaan dana. Selanjutnya, pemerintah daerah melakukan verifikasi sebelum menetapkan penerima hibah.
"Penggunaannya juga harus sama dengan proposal yang diajukan. Kemudian pemberi hibah melakukan verifikasi, baru kemudian menetapkan," kata Fatoni.
Dia menegaskan dana hibah yang telah diberikan menjadi tanggung jawab penuh penerima. Karena itu, penggunaannya harus sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan karena menjadi objek pemeriksaan auditor.
Dalam kesempatan tersebut, Fatoni juga mengapresiasi capaian pengelolaan keuangan daerah yang memperoleh opini cukup baik dari lembaga pemeriksa, seperti BPK maupun auditor lainnya.
Sosialisasi ini, lanjutnya, menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, DPRD, hingga organisasi kemasyarakatan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan hibah.
Selain membahas dana hibah, Fatoni turut menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dia meminta Pemkot Palembang terus menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki daerah.
Menurutnya, terdapat lima strategi utama untuk meningkatkan PAD, yakni intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), digitalisasi, dan inovasi.
Dengan potensi ekonomi yang dimiliki Kota Palembang, Fatoni berharap seluruh elemen dapat bersinergi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
"Potensi Kota Palembang cukup besar. Karena itu, seluruh elemen harus bergerak bersama untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya PAD," tutupnya.
Simak Video "Kemendagri Beri Apresiasi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera"
(csb/csb)